SANGATTA – Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2019, konsistensi menjaga anggaran kesehatan setidak-tidaknya 5 persen dalam berbagai program kesehatan harus dikawal dengan baik di daerah. Sehingga mampu meningkatkan pemerataan pelayanan mutu kesehatan, mulai dari ketersediaan pelayanan obat, tenaga kesehatan di daerah hingga akses terhadap sanitasi dan air bersih.
Anggota DPRD Kutim dari Partai Nasdem Prayunita Utami, menyebutkan bahwa 9 program utama dalam bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program prioritas, harus dikawal dengan baik hingga dapat dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat di pedalaman dan pesisir Kutim.
“Sehingga tidak sebatas masyarakat dari Dapil III dimana saya berasal atau diamanahi masyarakat untuk duduk di legislatif. Namun bagaimana manfaat dari 9 program utama terkait bidang kesehatan, dapat dikawal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kutim,” ungkapnya.
Sembilan program kesehatan yang dilakukan Joko Widodo pada periode keduanya menjabat sebagai Presiden RI, antara lain yakni memperkuat layanan dan akses pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas, penguatan program promotif dan preventif, program pemenuhan gizi dan imunisasi balita. Lalu ada edukasi publik mengenai pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting yang diperluas cakupannya di 260 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Layanan dan akses pada fasilitas kesehatan tingkat dasar dapat dikatakan kurang. Paling penting lagi ialah pada program kesehatan keenam, dimana anggaran harus lebih banyak terkait penurunan stunting alias gizi buruk, yang berpengaruh pada pertumbuhan anak. Golnya mulai dari ibu hamil hingga anak usia sekolah,” ungkap wanita yang profesi sebelumnya adalah perawat di kecamatan Telen.
Kemudian program selanjutnya ialah dukungan bagi kesehatan ibu hamil dan melahirkan, perbaikan total BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Memberikan perlindungan bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah dari dalam kandungan hingga usia lanjut. Penyaluran anggaran pada 98,8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Hal-hal tersebut yang harus dikawal hingga ke daerah, semisal terkait tenaga kesehatan yang harus turun alias jemput bola. Yang senada pada poin pertama program kesehatan, yakni memperkuat layanan dan akses pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena kalau hanya menunggu kesadaran masyarakat, tentu kurang maksimal. Sehingga harus ada upaya turun tangan secara langsung,” terangnya. (Arso)
