SANGATTA – Tugas dan kewajiban yang diemban oleh Raden Ratna Putri atau yang lebih kita kenal dengan nama Hj. Encek UR Firgasih amatlah luar biasa. Menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, bukanlah perkara yang gampang dilakukan. Karena tugas dan kewajibannya adalah untuk mengemban amanah seluruh masyarakat Kutai Timur.
Politisi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merupakan teladan bagi kaum wanita dalam hal memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Jika pada 2014-2019 lalu dirinya duduk sebagai Wakil Ketua DPRD, maka pada periode 2019-2024 wanita cantik ini bahkan berhasil mendapatkan mandat dari masyarakat dan partai untuk menjadi Ketua DPRD Kutai Timur.
“Ini semua berkat kepercayaan masyarakat kepada Bunda, Alhamdulillah amanat ini harus benar-benar dijaga diperjuangkan. Karenanya aspirasi-aspirasi yang muncul harus dapat diakomodir dengan baik, tentu sinergisitas antara pihak legislatifdan eksekutif harus ditingkatkan agar berbagai program yang berkenaan dengan masyarakat secara langsung dapat dirasakan dengan nyata,” jelas wanita kelahiran Samarinda 24 Juni 1963 ini.
Wanita lulusan S2 Magister Adminstrasi Publik Universitas Merdeka Malang tahun 2019 ini mengatakan, hal-hal dasar yang dipenuhi tentu berupa tersedianya air bersih, listrik, sarana kesehatan, pendidikan hingga pembangunan maupun perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di kecamatan dan pedesaan. Itu semua mulai terpenuhi dan dirasakan oleh masyarakat, dan tentu langkah-langkah kemajuan lainnya akan terus dilakukan. Agar masyarakat Kutim baik di pedalaman dan pesisir, dapat menikmati layanan-layanan dasar seperti halnya masyarakat di perkotaan.
“Menjadi Ketua DPRD Kutim bagi bunda bukan hanya pekerjaan semata, namun lebih pada bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Sehingga kemudian diberkahi oleh Allah, serta menjadi hamba-Nya yang bermanfaat bagi orang kebanyakan,” ungkapnya sembari berdoa.
Lebih jauh Encek UR Firgasih menerangkan, bahwa dirinya sebagai Ketua DPRD bersama Bupati Ismunandar tentu memiliki kewajiban untuk menjadikan daerah maupun masyarakatnya menjadi sejahtera dan sentosa. Sehingga semua prasyarat untuk mewujudkan perihal itu, terus dibangun dan digerakkan baik dari perkotaan hingga pedesaan, dan tentu harus dukung penuh oleh semua pihak.
“Untuk mewujudkan kesejahteran masyarakat di Kutim, tentu dibutuhkan harmonisasi antara pihak DPRD dan Pemkab Kutim. Agar berbagai program-program yang dilakukan dapat berjalan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ini semua demi kemajuan dan kebaikan untuk Kutim,” terangnya. (ADV)
