WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Ketua Komisi B DPRD Kutim yang membidangi ekonomi dan perekonomian mendukung kebijakan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang mewajibkan ASN atau PNS untuk membeli beras yang di hasilkan dari para petani di Kutim.
Hal tersebut, di ungkapkan langsung anggota Fraksi PDI-Perjuangan Kutim saat ditemui awak media di kantor Sekretariat DPRD Kutim di bukit Pelangi Sangatta.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat pro kepada petani lokal dan mampu meningkatkan produksi beras di Kutim. Hal ini juga bisa membuat kesejahteraan petani lokal yang ada Kutim.
“Pastinya kebijakan pro Rakyat kami selalu mendukung, termasuk kebijakan bupati Kutim yang mewajibkan ASN untuk membeli beras dari petani lokal, setiap ASN diwajibkan membeli minimal 10 kilogram perorangan. ”katanya saat diminta tanggapannya terkait kebijakan bupati tersebut.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat pro terhadap petani Kutim khususnya para petani yang khusus menggarap lahan persawahan. Apalagi Kutim sangat luas wilayahnya sehingga bisa menghasilkan beras yang cukup melimpah.
“kita tahu lahan di Kutim ini sebagai besar lahan sawit, dan kita butuh kebijakan seperti ini agar petani tidak mengalihkah fungsikan lahannya dari sawah menjadi Sawit. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat memacu petani petani lokal dalan meningkatkan produksinya khususnya beras,”pangkasnya (WAL/ADV)
