SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan antara Pemerintah dan DPRD dalam Rapat Paripurna ke-XI yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Jumat (21/11/2025) malam.
Usai rapat paripurna, Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim, Pandi Widiarto, memberikan catatan kritis namun konstruktif terkait proyeksi anggaran tahun 2026.
Optimisme dari Dana Kurang Salur
Pandi mengungkapkan adanya optimisme Pemkab yang bersumber dari potensi pencairan “dana kurang salur” dari pemerintah pusat. Optimisme ini diharapkan dapat memperkuat postur APBD 2026.
“Optimisme kita ada pada dana kurang salur yang kemungkinan didistribusikan tahun 2026. Hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif, dan mudah-mudahan analisis Bappeda terkait keuangan daerah ini akurat,” ujar Pandi.
Namun, Pandi menekankan bahwa besarnya anggaran tidak akan berarti tanpa eksekusi yang cepat. Fraksi Demokrat mendesak Pemkab Kutim untuk belajar dari pengalaman keterlambatan tahun 2025.
DPA Harus Keluar Lebih Awal
Poin krusial yang disoroti Demokrat adalah lambatnya penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang kerap menjadi biang keladi tertundanya pembangunan dan serapan anggaran yang tidak maksimal.
“Masalah klasik seperti lambatnya DPA keluar harus dibenahi total. Kami meminta tahun 2026 ada perbaikan dari sisi perencanaan. Jika DPA keluar lebih awal, waktu pengerjaan lebih panjang, dan serapan APBD akan maksimal,” tegasnya.
Ia berharap akselerasi pembangunan bisa langsung berjalan sejak awal tahun agar kondusivitas pembangunan terjaga dan masyarakat segera merasakan dampaknya.
Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat juga mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis agar seluruh program yang direncanakan harus tuntas. “Penekanan khusus kami, jangan sampai ada kegiatan yang tidak terealisasi atau muncul utang baru. Semua yang sudah diprogramkan harus berjalan sesuai rencana demi mewujudkan visi Kutai Timur Hebat,” pungkas Pandi.
