SANGATTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Timur (Kutim) mengakui bahwa status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 21 Puskesmas belum mampu menjamin distribusi tenaga medis yang merata. Permasalahan kekurangan dokter umum dan dokter gigi masih dialami oleh sejumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) di kawasan pedalaman, meskipun Puskesmas memiliki keleluasaan merekrut staf sendiri.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menjelaskan bahwa tantangan distribusi SDM kesehatan menjadi kendala utama, meskipun Puskesmas sudah dapat mengelola pembiayaan internal sendiri.
“Kami memiliki fleksibilitas pendanaan melalui BLUD, namun kendalanya adalah faktor non-teknis. Kadang-kadang ada dokter yang tidak mau ditempatkan di pedalaman. Itu kendalanya,” ujar Sumarno.
Akibat kurangnya minat dokter bertugas di wilayah terpencil, beberapa formasi tenaga kesehatan di Puskesmas belum terpenuhi sesuai standar yang diatur dalam Permenkes. Standar idealnya mencakup satu dokter gigi, dua dokter umum, tenaga analis, apoteker, serta perawat atau bidan.
Kondisi kekurangan ini paling terasa di Puskesmas Batu Ampar dan Puskesmas Rantau Pulung. Puskesmas Batu Ampar hingga kini belum memiliki dokter gigi. Sementara Rantau Pulung, meskipun sempat kekurangan dokter umum, dijadwalkan akan menerima penempatan dokter gigi dan dokter umum baru pada tahun ini.
Harapkan Dukungan Program Nusantara Sehat
Di tengah tantangan rekrutmen mandiri tersebut, Dinas Kesehatan Kutim masih sangat mengandalkan dukungan dari program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan. Tenaga medis dari program pusat tersebut kembali ditempatkan di beberapa Puskesmas terpencil seperti Sandaran, Karangan, dan Muara Wahau pada tahun ini.
“Tenaga Nusantara Sehat ini sangat membantu. Kalau tidak ada, kami kewalahan. Mereka digaji langsung oleh Kemenkes, bukan dari Dinas Kesehatan,” tegas Sumarno.
Meski Puskesmas telah memiliki keleluasaan pengelolaan melalui BLUD, tantangan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan jangka panjang. Dinkes Kutim berharap keberadaan tenaga tambahan, baik dari rekrutmen mandiri maupun program pemerintah pusat, dapat meningkatkan pelayanan di wilayah pedalaman secara bertahap demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata. (adv)
