SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menerapkan delapan jurus khusus sebagai strategi Percepatan Pengendalian Stunting di wilayahnya.
Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi, mengungkapkan bahwa program ini didesain untuk mencegah lahirnya kasus baru dengan menyasar langsung keluarga berisiko stunting, alih-alih hanya berfokus pada penderita yang sudah ada.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk menekan angka keluarga berisiko stunting supaya tidak lahir stunting baru. Kalau yang sudah stunting, penanganannya hanya sebatas PMT dan vitamin, dan itu pun hanya berlaku dua tahun. Sementara pada keluarga berisiko, kita lebih pada pendekatan dan intervensi keluarga,” ujar Junaedi.
Meskipun Junaedi tidak merinci kedelapan program tersebut di hadapan jurnalis karena detailnya yang terlalu banyak, ia memastikan bahwa program tersebut sejalan dengan 50 program prioritas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
Beberapa program kolaboratif yang telah berjalan diantaranya adalah bedah rumah layak huni, sanitasi, dan penyediaan air bersih.
Program intervensi ini, yang diintegrasikan melalui inovasi Cap Jempol Stop Stunting, mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga berisiko, seperti program bagi BNB AFIS dan lainnya.
Intervensi Pendidikan dan Air Bersih Jadi Prioritas
Junaedi menjelaskan bahwa pendekatan penanganan stunting di Kutim sangat holistik, menyentuh faktor-faktor penyebab ketidaksejahteraan.
“Jika kita berbicara misalnya desil 1, 2, 3, dan 4, maka program pemerintah yang harus hadir di sana adalah pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Kenapa pendidikan? Orang tidak sejahtera biasanya tidak ada pendidikan,” jelasnya.
Selain pendidikan, pemenuhan infrastruktur dasar juga menjadi kunci. Keluarga dikatakan berisiko stunting sering kali karena tidak mempunyai akses air bersih dan jamban yang layak. Untuk itu, Pemkab Kutim memiliki program satu desa satu jaringan air bersih.
“Pemasangan air PDAM gratis akan dilakukan oleh PDAM bagi keluarga berisiko stunting termasuk program PAMDES, dan cek laboratorium PH air bagi desa yang belum dimasuki jaringan air bersih,” tutup Junaedi, menegaskan komitmen Pemkab Kutim dalam mengatasi stunting secara terpadu dari berbagai sektor. (adv)
