SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menyoroti urgensi peningkatan standar profesionalisme dan akuntabilitas bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Beliau menegaskan bahwa Ormas adalah mitra strategis pemerintah dan “garda sosial” yang perannya krusial dalam menjaga stabilitas serta memperkuat pembangunan sosial di daerah.
Penekanan ini disampaikan oleh Mahyunadi saat membuka Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Sangatta, Selasa (18/11). Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemkab tidak dapat bekerja sendirian.
“Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Sinergi dengan ormas menjadi kunci menjaga Kutai Timur tetap aman, kondusif, dan produktif,” kata Mahyunadi di hadapan ratusan peserta dari berbagai ormas di Kutim.
Menurut Mahyunadi, Ormas harus bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri dan profesional. Hal ini berarti Ormas wajib memiliki administrasi, struktur, dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, tidak hanya berfungsi sebagai wadah kumpul atau kegiatan sporadis.
Perihal profesionalisme dan transparansi, pemerintah daerah secara aktif mendorong pemanfaatan aplikasi SIORMAS sebagai solusi tata kelola Ormas yang modern.
“Itu sebabnya aplikasi SIORMAS kita dorong sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas,” sambungnya.
Mahyunadi menilai, penggunaan platform digital tersebut bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga merupakan jawaban atas tuntutan publik terhadap tata kelola organisasi yang lebih terbuka.
Di tengah menghangatnya suasana pra-Pilkada, Mahyunadi secara khusus mengingatkan agar ormas tetap menjadi perekat sosial di tingkat akar rumput. Mahyunadi meminta ormas tidak terjebak dalam polarisasi, kampanye gelap, atau provokasi yang berpotensi memicu konflik horizontal.
“Peran ormas sangat penting untuk menjaga kerukunan. Jangan sampai dinamika politik menodai hubungan antarwarga. Tahun politik harus tetap kita lewati dengan suasana damai,” tegasnya.
Wabup juga mengingatkan, setiap ormas wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan dalam penggunaan dana hibah. Ia menekankan bahwa pemerintah akan memperketat mekanisme evaluasi terhadap penerima hibah agar lebih tepat sasaran dan berdampak jelas.
“Semua bantuan pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada alasan untuk tidak patuh. Ketidakpatuhan bukan hanya melanggar aturan, tapi mencederai kepercayaan publik,” tegas Mahyunadi.
Mengakhiri arahannya, Mahyunadi mengajak seluruh ormas untuk memperkuat kontribusi positif mereka di masyarakat. “Kita ingin ormas menjadi motor kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Kutai Timur membutuhkan energi positif dari semua elemen,” tukasnya.
