SANGATTA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) mengambil inisiatif adaptif. Diskop UMKM kini fokus pada kemitraan lintas sektor, khususnya dengan perbankan, sebagai solusi untuk memastikan roda pembinaan dan pendampingan pelaku usaha tetap berjalan efektif, mengisi kekosongan program pengembangan yang terdampak penundaan kegiatan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutim, Teguh Budi Santoso, mengonfirmasi bahwa pengetatan anggaran daerah telah memengaruhi jadwal pelaksanaan sejumlah kegiatan pembinaan di lapangan.
“Iya, kita lagi menunggu kepastian alokasi anggaran perubahan. Jadi, sementara ini kita harus ‘tahan pedal gas dulu’ untuk beberapa kegiatan yang belum dialokasikan di anggaran murni,” jelas Teguh. Beliau menambahkan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan kondisi yang dialami hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim, sejalan dengan penyesuaian di tingkat nasional.
Meskipun harus menunda beberapa program kerja, Teguh menegaskan bahwa pelayanan esensial, seperti pendampingan, konsultasi, dan pengawasan rutin terhadap pelaku UMKM, tidak akan dihentikan. Prioritas dinas tetap pada pelayanan dasar yang dijalankan dengan semangat tinggi, meskipun harus beroperasi dengan sumber daya yang terbatas.
Sebagai langkah inovatif, Diskop UMKM kini lebih aktif melibatkan pihak eksternal. Lembaga perbankan, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta pihak swasta lainnya, didorong untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM.
“Kita libatkan juga perbankan. Biar sama-sama jalan, saling bantu. Kalau kita hanya menunggu anggaran cair baru bergerak, pelaku UMKM bisa ketinggalan. Jadi, kita tetap gerak dengan sumber daya dan kemitraan yang ada dulu,” lanjutnya.
Teguh menambahkan, strategi kemitraan ini penting agar semangat kewirausahaan UMKM tidak lesu di tengah keterbatasan pemerintah, sebab UMKM adalah garda terdepan ekonomi rakyat Kutim.
Ia menjelaskan bahwa program kerja yang sudah dialokasikan dalam anggaran murni telah berjalan. Namun, untuk program baru yang diusulkan melalui anggaran perubahan, pihaknya harus menunggu kepastian alokasi guna menghindari kendala administrasi pembayaran di kemudian hari.
“Kami berharap masyarakat memahami kondisi ini. Yang terpenting, semangatnya jangan kendor. Nanti kalau alokasi anggaran sudah fix, kita pastikan akan ‘tancap gas’ lagi untuk memaksimalkan program pembinaan,” tutup Teguh Budi Santoso.
