Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiranto S.IP, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-XIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026. Paripurna tersebut membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Pandi menyampaikan apresiasi Fraksi Demokrat atas nota penjelasan pemerintah daerah terkait rancangan APBD 2026. Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran harus semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Fraksi Demokrat juga menyoroti sejumlah fokus strategis, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan program Multi Years Contract (MYC) 2026–2027 untuk pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, SPAM, serta percepatan proyek strategis pelabuhan dan bandara. Pandi menegaskan bahwa pelaksanaan MYC harus profesional dan berlandaskan evaluasi program sebelumnya.
Di sisi pendapatan, Fraksi Demokrat menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Karena itu, Pandi mendorong pemerintah memperkuat strategi pengembangan PAD berbasis potensi wilayah, optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi perpajakan, serta peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan keuntungan nyata bagi daerah.
Pada aspek belanja daerah, Pandi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Ia juga meminta penguatan sektor pendidikan melalui percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta optimalisasi alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Dalam sektor kesehatan, pemerataan layanan dasar dan peningkatan fasilitas medis menjadi catatan utama.
Fraksi Demokrat turut menyoroti sektor UMKM, hilirisasi SDA, pariwisata, pertanian modern, dan ketenagakerjaan sebagai ruang penting penciptaan lapangan kerja. Pandi menegaskan perlunya ketahanan pangan yang berbasis pada pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha agroindustri lokal.
Menutup pandangannya, Pandi Widiranto S.IP menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia memastikan Fraksi Demokrat akan terus mengawal APBD 2026 agar efektif, efisien, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kutai Timur. (Opick)
