SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan penjelasan resmi atas seluruh pandangan fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIV yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Pemerintah Kutim melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafilah, membacakan jawaban resmi mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang dianggap telah memberikan masukan konstruktif dalam rangka penyempurnaan perencanaan anggaran daerah.
Tanggapan atas Catatan Fraksi
Pemkab Kutim kemudian memberikan penjelasan rinci terhadap berbagai catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi:
1. Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi NasDem – Efisiensi dan Akuntabilitas
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian. Seluruh belanja daerah juga dipastikan akan diarahkan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Fraksi Golkar – Proporsi Belanja Operasional
Menanggapi tingginya porsi belanja operasional dibandingkan belanja modal, Pemkab Kutim menjelaskan bahwa kebutuhan untuk memperkuat layanan dasar—seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik prioritas—menjadi faktor utama dalam komposisi tersebut.
3. Fraksi Demokrat – Prioritas Layanan Dasar
Pemerintah menegaskan kembali bahwa kebijakan belanja pada tahun 2026 akan fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
4. Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya – Penyerapan Anggaran dan SIPD
Catatan mengenai penghematan penyerapan anggaran serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memperkuat efektivitas pembangunan juga menjadi perhatian pemerintah. Pemkab berkomitmen meningkatkan tata kelola dan percepatan proses administrasi agar program berjalan optimal.
5. Fraksi Gelora Amanah Perjuangan – Pembiayaan Alternatif dan Penguatan Ekonomi
Terkait usulan penyediaan alternatif pembiayaan daerah, dukungan bagi petani, UMKM, ekonomi desa, serta penanggulangan kemiskinan, Pemkab Kutim menyatakan siap mengkaji dan mengintegrasikan rekomendasi tersebut dalam kebijakan pembangunan tahun mendatang.
Isu Prioritas APBD 2026
Pemkab Kutim merangkum sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus dalam penyusunan APBD 2026, antara lain:
-
Perencanaan anggaran yang lebih matang dan terukur.
-
Evaluasi pelaksanaan program tahun jamak (kontrak tahun jamak).
-
Antisipasi terhadap potensi penurunan pendapatan daerah.
-
Penerapan prinsip good governance dalam seluruh proses penganggaran.
Di akhir penyampaiannya, pemerintah menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan RAPBD tahun 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemkab juga mengajak seluruh elemen DPRD untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kutai Timur.
