SANGATTA – Meskipun Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, mencapai 9,82% pada tahun 2024, wilayah yang kaya sumber daya ini secara ironis masih bergulat dengan masalah kemiskinan yang signifikan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata, menegaskan bahwa kunci utama untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran adalah melalui validasi data kemiskinan yang akurat.
Menurut Ernata, data yang tidak valid dapat secara serius merusak efektivitas dan akuntabilitas program pemerintah. Ia mempertanyakan bagaimana keberhasilan program pembangunan dapat diukur jika fondasi datanya rapuh. “Jika data tentang kemiskinan tidak valid, bagaimana kita bisa menilai apakah program pembangunan berhasil?” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada 5 Agustus 2025. Ia juga menyoroti potensi kerugian citra daerah di mata publik akibat data yang tidak akurat.
Ernata menjelaskan bahwa alokasi anggaran daerah untuk mengatasi kemiskinan sudah sangat besar, mencapai miliaran hingga triliunan rupiah yang disalurkan melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa. Namun, ia memperingatkan bahwa dana yang besar itu bisa terbuang sia-sia jika daftar penerima bantuan tidak tepat sasaran. “Bayangkan, anggaran besar itu masuk ke Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Koperasi, dan lainnya. Belum lagi dana desa yang juga besar,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi total dari semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Selain kerja sama yang kompak, Ernata menegaskan bahwa kejujuran dalam pendataan di lapangan adalah syarat mutlak untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol.
Dinsos Kutim telah menjalankan langkah konkret dengan memvalidasi 15.000 kepala keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan pada tahun 2024. Hasil validasi ini cukup mengejutkan; banyak penerima yang ternyata sudah tidak memenuhi kriteria kelayakan, terbukti memiliki aset seperti kendaraan pribadi atau rumah yang memadai. “Yang disasar adalah masyarakat miskin ekstrem. Ternyata setelah kita cek, banyak yang tidak miskin. Mereka punya sepeda motor dan mobil, sehingga ya kita coret,” ungkap Ernata.
Untuk tahun 2025, Dinsos kembali melanjutkan upaya pemurnian data dengan memvalidasi 20.000 KK tambahan. Ernata berharap proses validasi yang berkelanjutan ini dapat menjamin bahwa bantuan pemerintah benar-benar tersalurkan kepada masyarakat Kutai Timur yang paling membutuhkan.
Ernata menambahkan bahwa sebagian besar kasus kemiskinan ekstrem yang ditemui justru merupakan pendatang baru, bukan warga asli Kutim yang sudah lama menetap.
Ernata mencontohkan pengalamannya saat menelusuri data klaim kemiskinan ekstrem pada 2023. Dari sampel yang diambil, ditemukan kasus di mana warga baru tinggal selama tiga bulan dan belum memiliki fasilitas yang memadai. “Secara teknis dia memang miskin, tapi bukan warga lama Kutim. Ini yang harus kita bedakan. Maka validasi data itu penting untuk memisahkan mana yang betul-betul perlu dibantu,” tegasnya. (adv)
