SANGATTA – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) melalui penerapan kebijakan pemasangan stiker keluarga miskin pada rumah penerima manfaat. Program yang telah berjalan sejak tahun 2023 ini menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinsos Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito, menyampaikan bahwa pemasangan stiker dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi lapangan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap rumah yang tercatat sebagai penerima bantuan akan diberi tanda khusus sebagai bentuk transparansi data dan alat kontrol sosial.
“Stiker ini dipasang setelah kami memastikan rumah tangga tersebut benar-benar tergolong miskin. Ini bukan untuk mempermalukan warga, tapi sebagai bagian dari keterbukaan pemerintah,” jelasnya.
Ernata menambahkan bahwa kehadiran stiker justru membantu masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran bansos. Dengan bantuan tanda visual yang mudah dikenal, potensi penyimpangan dapat ditekan sejauh mungkin. Ia menegaskan, sejauh ini tidak ada penolakan berarti dari warga karena masyarakat memahami tujuan program ini.
Selain transparansi, Dinsos juga mengakselerasi pembaruan data melalui mekanisme graduasi. Proses ini dilakukan untuk mengeluarkan keluarga yang dinilai mampu secara ekonomi dari DTKS, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Stiker akan dicabut ketika keluarga tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi kategori penerima.
“Kalau sudah mampu, stiker otomatis dilepas dan datanya dikeluarkan dari DTKS. Ini penting agar bantuan tetap adil dan tepat sasaran,” tambah Ernata.
Sudut lain yang kini menjadi perhatian Dinsos adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebenaran data bansos. Pemerintah menilai bahwa partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi yang valid, baik terkait warga kurang mampu maupun keluarga yang sudah tidak layak menerima, menjadi faktor penting keberhasilan program.
Dengan penerapan transparansi melalui stiker dan pembaruan data berkelanjutan, Pemkab Kutim optimistis angka ketidaktepatan sasaran bansos dapat terus ditekan, sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. (Adv/Kominfo)
