SANGATTA – Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong optimalisasi bendungan dan jaringan irigasi sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan sektor pertanian dan mendukung swasembada pangan di daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah memastikan empat bendungan besar di Kutai Timur dapat berfungsi optimal.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari empat bendungan yang ada di Kutai Timur, belum semuanya berfungsi secara maksimal. Kami ingin memastikan infrastruktur ini betul-betul bisa beroperasi untuk mendukung produktivitas petani,” ujar Pandi saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, optimalisasi bendungan dan jaringan irigasi menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kutai Timur memiliki potensi lahan persawahan yang sangat luas. Karena itu, keberadaan bendungan dan irigasi yang optimal adalah syarat mutlak untuk meningkatkan produksi pertanian,” jelasnya.
DPRD Kutim juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda agar memberikan prioritas penganggaran melalui APBN untuk perbaikan dan pengelolaan bendungan di wilayah tersebut.
“Kami mendorong agar BWS Kalimantan IV Samarinda dapat mengoptimalkan serapan program pusat ke daerah, sehingga kebutuhan petani bisa terpenuhi,” tegas Pandi.
Selain bendungan utama, perhatian juga diarahkan pada pembangunan jaringan irigasi tersier yang langsung menjangkau lahan pertanian masyarakat.
“Jaringan irigasi tersier sangat penting karena bersentuhan langsung dengan sawah petani. Ini yang harus dipastikan berjalan optimal,” tambahnya.
Pandi juga menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian.
“Kolaborasi antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten adalah kunci kesejahteraan petani kita,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Kutim turut mengangkat persoalan penanganan banjir secara menyeluruh. Mereka meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, tetapi juga memberi perhatian pada DAS Sangatta, DAS Bengalon, dan DAS Karangan.
“Kami berharap penanganan banjir dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi juga menyasar titik-titik rawan lainnya di Kutai Timur,” kata Pandi.
Terkait realisasi program, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah prioritas melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Intinya kami memberikan gambaran spesifik agar kementerian memahami kondisi di Kutai Timur, sehingga program yang dijalankan memiliki output jelas dan dampak maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kutim Ardiansyah, didampingi anggota Komisi C Pandi Widiarto, serta diikuti perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari unsur Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Bappeda.
