Sangatta, WARTAKUTIM.com – Tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur yakni fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, fraksi PPP, fraksi PDIP, fraksi, frakssi Gerindra, fraksi NKB dan fraksi NAP sepakat menindak lanjuti Nota Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 untuk dibahas rapat paripurna berikutnnya untuk ditetapkan menjadi Perda.
Dalam rapat paripurna ke V, yang digelar di ruang sidang DPRD Kutim Rabu (24/9) yang dihadiri 38 orang dari 40 orang anggota DPRD Kutim, seluruh fraksi memberikan pandangan umun terhadap nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus itu
Pendangan fraksi Golkar, yang di bacakan oleh Kasmidi Bulang, menyatakan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 sudah sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Penyerapan anggaran sudah sangat memuaskan.
“Kami melihat, pelaksanaan APBD Tahun Dua Ribu Tiga Belas cukup realistis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Kasmidi Bulang ketika menyampaikan pendapat fraksi Golkar.
Pendapat serupa juga disuarakan Surati mewakili Fraksi Demokrat, kemudian Agiel Suwarno (FPDIP), Didik Prabowo Kusumo (Fraksi Gerindra), Arfan (Fraksi NKB) dan Angga Redi Niata dari Fraksi NAP.
Namun dari tujuh fraksi, hanya fraksi NAP banyak menyampaikan beberapa pertanyaan dan meminta penjelasan Pemkab Kutim. Sedangkan, fraksi PDI Perjuangan menyoroti proyek Jalan Yos Sudarso. “Melalui mimbar ini kami minta agar pimpinan dewan dapat meminta komisi terkait melakukan peninjauan,” pinta Agiel Suwarno yang juga ketua fraksi dalam sidang yang dipimpin Mahyunadi seorang diri itu.
Sehari sebelumnya, Wabup Ardiansyah Sulaiman menerangkan realisasi APBD Kutim tahun 2013 baik dan memuaskan dengan capaian kinerja 98,79 %. Perhitungan itu berdasarkan capaian dari 71 sasaran strategis. Menurut wabup, pelaksanaan pembangunan tahun 2013 tertuang dalam RPJMD tahun 2011-2015 sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat yang tergambar dalam partisipasi masyarakat.
Dihadapan 39 anggota dewan, Selasa (22/9), Ardiansyah menerangkan pendapatan pada tahun 2013 mencapai Rp3,04 T dari target Rp2,93 T. Diterangkan PAD yang semula ditargetkan Rp67 M terhimpun Rp80 M. Dana transfer sebesar Rp2,84 T sementara pendapatan lain mencapai Rp123 M. Dari dana yang didapat, dibelanjakan hanya Rp2,99 T.
Terhadap belanja yang outputnya bersifat non fisik atau habis pakai kurang dari satu tahun mencapai Rp1,57 T dari rencana Rp1,69 T. Sedangkan belanja modal, ditargetkan Rp1,58 T terealisasi Rp1,41 T. “Belanja modal diarahkan untuk peningkatan infrastruktur,” terang Wabup Ardiasnyah seraya menambah untuk belanja tak terduga terealisasi Rp1,9 M dari alokasi Rp3 M.
Realisasi pembiayaan yang dialokasikan Rp374,95 M hingga tutup kas berhasil mencapai target 100 persen, sedangkan pengeluaran dialokasikan Rp24 M terserap Rp23,5 M. “Dari gambaran yang ada, realisasi pendapatan lebih tinggi dari pendapatan, ini menunjukan komitmen pemerintah untuk menggali pendapatan setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan,namun tetap melakukan efisiensi dan efektif dalam penggunaan APBD,” beber orang nomor dua di Pemkab Kutim ini.
Menyinggung aset lancar disebutkan sudah mencapai Rp520 M sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan Pemkab sebesar Rp121,94 M yang terdiri utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp311 juta dan utang jangka pendek lainnya Rp9,77 M sedangkan jangka panjang Rp111,86 M. “Pengelolaan dana semuanya sesuai paraturan perundangan yang berlaku sehingga memberikan nilai memuaskan,” jelas Ardiasnyah (IV/wk04)
