Sangatta, WARTAKUTIM.com — Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi mengakui, DPRD Kutai Timur selama ini belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disebutkan, dari tiga tugas dan fungsi DPRD menurut amanat undang undang yakni fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan Fungsi pengawasan hanya dua yang dapat diberjalan secara optimal.
“Selama ini kami lebih banyak menjalangkan dua fungsi, yakni fungsi Legislasi dan fungsi Budgeting (anggaran). Sedangkan Fungsi controlling masih sangat sedikit,”kata politisi Partai golkar itu, dalam sambutannya di agenda kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Managemen PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di Telaga Batu Arang, Senin (20/10).
Dalam Sambutannya di hadapan petinggi PT. KPC dan anggota DPRD Kutim yang hadir dalam kegiatan itu, Mahyunadi menyebutkan, tujuan kunjungan kali ini, selain memperkenalkan anggota DPRD Kutim yang belum lama dilantik, juga untuk mejalan fungsi kontrol yang selama ini masih belum optimal dijalankan oleh DPRD.
“Berdasarkan amanat undang undang, fungsi controlling masih sedikit dan baru empat puluh persen kami jalankan. Sedangkan dua fungsi lainnya yakni fungsi legislasi dan anggaran sudah sepenuhnya kamu jalankan,”ungkapnya.
Dia Berharap dengan banyaknya wajah wajah baru yang duduk di DPRD Kutim sekaran ini, tiga tugas dan fungsi DPRD bisa sepenuhnya dijalankan. Dia menilai wajah wajah baru yang ada di DPRD sekarang ini, memiliki semangat dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Dengan semangat baru yang dimiliki anggota dewan yang baru, karena dari 40 anggota dewan sekarang, ada 26 orang yang baru. Yang peterusan hanya 14 orang. Dengan sumber daya manusia yang baru ini lebih mampu jika dibandingkan yang lainnya.”katanya.
Dia menambahkan, banyak dari keinginan anggota DPRD yang baru itu, untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan, khususnya Pt. KPC dan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kutai Timur utamanya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) baik yang dikelolah perusahaan maupun dipemerintah melalui Forum MH CSR.
“Banyak keinginan teman teman untuk meningkatkan fungsi pengawasan, termasuk ke KPC. Yang dilihat pertama adalah pengelolaan dana CSR di Pt. KPC” katanya
Dikatakanya, berdasarkan laporan dari Manajemen yang dipaparkan saat pertemuan awal di kantor ektenal PT. KPC, dana CSR yang di gelontorkan KPC sebesar $5 juta dollar untuk masyarakat, pengelolaannya tidak transparan dan laporannya hanya di sampaikan ke pemkab Kutim.
“berdasarkan laporan tadi, Dana CSR $5 Juta dollar, yang pengelolaanyan dibagi dua yakni KPC mengelolah $3,5 Juta dollar dan $1,5juta dollar ke pemerintah daerah, ternyata ada masuk laporan ke pemda, sedangkan kami di DPRD tidak pernah menerima laporan itu.”ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini, menduga dana CSR baik yang dikelolah KPC maupun Pemkab Kutim, banyak yang tidak menyentuh kemasyarakat, karena tidak adanya laporan pihak KPC ke DPRD Kutim.
“Benar nggak nih KPC menggunakan dana CSRnya. Jangan jangan Jeruk makan jeruk, CSR konon buat masyarakat ternyata dinikmati oleh yayasan KPC sendir. CSR yang harus dinikmati oleh masyarakat kecil dinikmati oleh K3KPC sendiri. Ini tanda tanya.” sindir Mahyunadi di hadapan Manajemen KPC.
Dia berharap dengan kunjungan kali ini, dapat terjaling komunikasi antara KPC dan DPRD Kutim sehingga pihak manajeman KPC lebih transparan dalam pengelolaan Dana CSR tersebut.
“Tujuan kami kesini adalah kami sudah mengawali silaturahmi dengan baik. Kami berharap, jika kami mengundang manajemen KPC untuk datang kekantor agar dapat dihadiri orang yang perkompoten, jangan seperti yang lalu, yang hanya di hadiri delegasi KPC saja.”katanya
