Bupati Kutim Isran Noor menegaskan tidak mempermasalahkan tanggapan sejumlah fraksi DPRD Kutim diantaranya Fraksi AKSI, Perkasa bahkan ia menilai pemadangan umum sejumlah fraksi terhadap pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan, hal lumrah. “Saran dan kritikan yang disampaikan merupaka masukan yang positif terhadap pemerintahann karena kritik dan saran dinilai untuk kebaikan dan konstruktif,” kata Isran Noor ketika menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemadangan umum fraksi, Jumat (29/11).
Dalam sidang yang terkesan mendadak itu, Bupati Isran Noor menyebutkan kritik lembaga legislatif melalui fraksi-fraksi terhadap pemerintahan daerah sangat diperlukan dalam rangka membangun dan sinergitas antar kedua lembaga.
“Saya tidak permasalahkan kritik dan masukan itu, justru visi dan misi dan sasaran pembangunan akan tercapai dengan baik sesuai yang telah disepakati dalam RPJMD,”katanya.
Dalam sidang yang digelar setelah shalat Jumat itu, Isran Noor mengapresiasi DPRD yang merespon penyampaian nota pengantar RAPBD karenanya ia berharap DPRD bersama TAPD segera melakukan pembahasan.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Mahyunadi dihadiri Wabup Ardiansyah Sulaiman, Sekretaris Daerah Ismunandar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Rupiansyah dan para pejabat SKPD dan unsur TNI/Polri, dengan tegas menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi dan ia menyatakan secara umum kebijakan pemerintah dalam RAPBD 2014 yang menjadi fokus terhadap sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Dalam hal penyusunan APBD Dua Ribu Empat Belas, Pemkab tetap berpodoman dengan RKPD Kutai Timur Dua Ribu Empat Belas dan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur,” sebut Isran.
Terhadap defisit anggaran, diterangkan, pemkab lebih memilih pembiayaan yang bersumber dari non utang untuk menghindari permasalahann keuangan daerah dimasa mendatang.
“Saya berharap kerjasama kerjasama yang baik akan terus terjaga serta semakin meningkatkan kualitas hubungan eksekutif dan legislatif,” kata Isran Noor.
Sehari sebelumnya, sejumlah fraksi menilai tidak dilampirkannya dokumen berkait Nota RAPBD 2014 membuat pembahasan anggaran terkendala selain itu, mereka menilai adanya kegiatan multi year yang seharusnya tidak dikakukan dalam tahun 2014.(WK-02)
