SANGATTA — Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur bekerjasama dengan pihak Lembaga Administrasi Negara menggelar ekspose hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) pada 12 November 2014 lalu, kegiatan ini diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab Kutim.
Drs H. Ariansyah yang merupakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan menyebukan jika tujuan pelaksanaan AKD adalah untuk mencapai tujuan kepemerintahan yang baik berdasar pada Sumber Daya Aparatur dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang membahas mengenai aparatur negeri sipil dengan peran diklat bagi aparatur sangatlat memainkan posisi yang krusial.
“Profesi pegawai ASN diharapkan mampu menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang berdasarkan sistem merit. Ini adalah sebuah kebijakan dan manajemen ASN atas dasar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sehingga mewujudkan keadilan dan kewajaran profesionalisme kerja dengan tanpa membedakan latar belakang baik politik, ras, maupun jenis kelamin,” ungkap pria berkecamata tipis ini saat ditemui sesuai acara.
Diterangkannya lebih lanjut, jika program kediklatan di Kutim memerlukan kajian untuk kebutuhan riil baik kebutuhan individual maupun organisasi. Sehingga kedepan penyelenggaraan kediklatan akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kompentensi yang diperlukan PNS untuk melaksanakan tugas secara profesional. “Dengan era kepemimpinan pemerintahan pusat yang baru, tentu pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia harus mampu mewujudkan tindak kinerja yang efektif dan efisien dengan pola kerja yang profesional,” terang Ariansyah.
Muhammad Harry Rahmadi dari LAN mengungkapkan jika selama ini seringkali terindentifikasi jika belum terjadi langkah nyta dalam pemetaan kompetensi manajerial serta identifikasi jenis diklat teknis dan fusngsional yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi. “Peningkatan kompetensi diklat riil bagi SDM Aparatur Eselon IV dan III dalam melaksanakan program, tugas pokok, dan fungsi harus sejalan beriiringan agar tercipta Good Goverment. Sehingga kesenjangan kompetensi manajerial SDM aparatur eselon IV dan III tidak akan terjadi. Sehingga kami melakukan ekpose analisa kebutuhan diklat untuk, menyesuaikan apa saja kebutuhan diklat yang dirasa pas bagi pelaksanaan admnistrasi pemerintahan,” tuturnya.
Perlu diketahui penyusunan kompetensi kerja dalam instrumen AKD terbagi menjadi dua bagian, yakni kompetensi manajerial yang berpedoman pada lima induk kompentensi utama. Mulai dari kemampuan berfikir, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas dan mengelola sosial budaya. Dengan bersandar pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2013. Adapun bagian kedua ialah jenis kebutuhan diklat, yang dimulai dari pemelihan jenis diklat teknik dan fungsional sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Kami merekomendasikan perbaikan pada sistem dan kebijakan kepegawaian yang ada di Pemkab Kutim, agar tercipta sistem kerja yang kondusif untuk meningkatkan lagi kinerja yang tinggi. Mulai dari uraian tugas pekerjaan yang jelas dan terukur bagi setiap PNS. Sistem rotasi dan mutasi pegawai yang mengedepankan kompetensi kerja, penerapan sistem prestasi kerja atau dikenal dengan merit system, kompensasi prestasi, dan sistem penilaian kerja yang objektif dan transparan. Ini semua untuk menciptakan pelaksanaan good goverment,” jelas pemateri dari LAN tersebut. (kmf3)
