Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan sebuah negara umumnya untuk pencapaian kemakmuran. Jadi seyogyanya setiap tahapan proses pembangunan mencakup banyak sektor kehidupan masyarakat (multidimensional). Selain itu, proses pembangunan juga berkelanjutan sebagai sebuah proses yang bersifat terus menerus dan jangka panjang.
Tidak ada yang mengingkari proses pembangunan sebuah negara adalah hal yan teramat penting. Maka dari itu, proses evaluasi dan proyeksi pembangunan harus dievaluasi dan dikembangkan secara terus menerus sebagai bekal terciptanya tahapan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, indikator-indikator menjadi sangat penting sebagai alat ukur pencapaian pembangunan.
Menata Ekonomi Hijau
Konsep pembangunan ekonomi hijau masih relevan menjadi titik tolak pembangunan ekonomi di kalimantan timur. Alasan mendasarnya yakni : pertama, konsep ini memberikan peluang kepada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, khususnya mengenai hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintahan daerah lainnya. kedua, konsep ini berpihak kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengambil manfaat ekonomis dari sumber daya alam yang besar dengan tetap menjaga keberlangsungan fungsi ekologis. Dalam penerapan konsep ekonomi hijau, pemerintah daerah kalimantan timur harus mendesak pemerintah pusat untuk membagi manfaat yang lebih berimbang dan membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalimantan timur.
Konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya menghitung hasil yang akan diperoleh namun juga memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan atau biaya lingkungan yang harus ditanggung harus menjadi pijakan pembangunan. Karena langkah ini menjadi bagian penyelamatan generasi mendatang dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana.
Hanya saja terlihat implementasi konsep pembangunan ekonomi hijau terkesan setengah hati. Karena masih terlihat kebijakan yang diambil masih menjadikan output ekonomis sebagai pertimbangan utama dan kadang lupa menghitung kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Maka dari itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah harus diarahkan dan diorientasikan kepada pembangunan yang berkualitas.
Berdasarkan hasil pemahaman saya terhadap tantangan pembangunan di kalimantan timur,saya melihat beberapa hal mendasar yang perlu dikoreksi dan dikuatkan untuk mengakselerasi kegiatan pembangunan.
Pertama, mensosialisasikan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Kedua, memperkuat kerjasama inter regional kalimantan dan mewujudkan konektivitas antar dan intra wilayah agar dapat melakukan infiltrasi ke dalam sistem logistik nasional. Ketiga, terdapat data pembangunan yang lengkap, akurat, mutakhir dan terintegrasi serta mudah diakses agar sasaran pembangunan yang diinginkan dapat dicapai. Keempat, penggalian potensi energi yang terbarukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas yang didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Kelima, arah kebijakan haruslah berkualitas, inklusif dan berkeadilan dan menjawab permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan untuk mencegah terjadinya konflik ekonomi yang dapat berujung pada konflik horizontal. Keenam, melakukan transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kalimantan timu. Ketujuh, reinvestasi hasil pendapatan sumber daya alam untuk membangun infrastruktur, SDM dan konektifitas wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kedelapan, melakukan inovasi di bidang pertanian agar terjadi peningkatan produksi pertanian. Kesembilan, mendidik dan memberikan modal kepada pengusaha muda. Kesepuluh, menyusun kebijakan ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kesebelas, peningkatan peran swasta dan hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekonomi, khususnya sumber daya alam. Karena bagaimana pun, negara tidak dapat bergerak sendirian menjalankan tanggungjawabnya. Dalam bahasa sederhana, negara harus ditopang oleh kemandirian pelaku ekonomi.
Pembenahan pada bidang-bidang yang kami sebutkan sebelumnya kami yakini dapat meningkatkan peran terhadap perekonomian nasional dan membuat kalimantan sejajar dengan pulau lainnya di indonesia. Hanya saja, komitmen untuk melakukan korektif harus didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi agar terdapat kepastian dalam pembangunan ekonomi dan mengikat seluruh stakeholder pembangun kalimantan timur serta permasalahan hukum ke depan yang timbul dapat diminimalisir.
Bukan Kutukan
Sumber daya alam sebagai natural asset dan anugerah dari Tuhan harus dimanfaatkan. Jangan justru kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam justru mendatangakan mudharat dibandingkan manfaat yang diperoleh atau menjadi kutukan bagi masyarakat kaltim. Sehingga perubahann struktur kebijakan dan penguatan kegiatan eksekusi kebijakan secara bijaksana harus segera dilakukan agar dapat mensejahterakan masyarakat yang bermukim di tanah yang kaya akan sumber daya alam. Semoga pemerintah mendengarnya !
