Distanak Melarang Jual Sapi Ke Berau

SANGATTA,wartakutim.com-Dinas Pertanian dan Paternakan (Distanak) Kutai Timur, melarang peternak sapi untuk menjual sapi keluar daerah, terutama ke Berau. Hal tersebut bertujuan agar swasembada daging beberapa tahun ke depan bisa tercapai.

Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Diah Ratna Ningrum, mengatakan populasi sapi yangada di Kutai Timur (Kutim) saat sebanyak 17.000 ekor, sementara kebutahan sapi di Kutim setiap tahunnya mencapai 4000 hingga 5000 ekor.

“Dengan adanya target pencapaian swasembada daging di Kutim saat ini Distanak, terus berusaha memenuhi kebutuhan sapi dengan melakukan program pengadaan sapi yang didatangkan dari beberapa daerah di Indonesia, terutama Bali. Sapi-sapi ini disebar hampir merata di 18 kecamatan di Kutai Timur,”katanya

Namun lanjut dia, populasi terbesarnya berada di 5 Kecamatan. Yakni di Kecamatan Rantau Pulung, Wahau, Kongbeng, Sangkulirang dan Kaliorang.

“Kini yang menjadi permasalahan saat ini adalah ternyata banyak sapi-sapi di Kutim dijual oleh para peternak ke luar daerah terutama ke Kabupaten Berau. Beberapa laporan terkait penjualan sapi ini telah kami terima. Tapi karena tidak ada pemeriksaan dan pengawasan di perbatasan wilayah Kutim, karena itu disinyalir cukup banyak sapi yang telah terjual,” katanya.

Dikatakan, penjualan sapi ini diduga dilakukan dengan kerja sama para peternak dengan beberapa tengkulak sapi untuk menjual sapi ke Berau, dikarenakan lebih rendahnya populasi sapi yang ada di Kabupaten Berau jika dibandingkan dengan Kutim.

“Karena itu kami sudah bersurat kepada seluruh Kades terutama yang dekat dengan perbatasan Kutim untuk bisa menghimbau kepada kelompok tani dan peternak agar tidak menjual sapi-sapi mereka ke luar Kutai Timur. Selain itu pemberitahuan ini juga sudah dilayangkan kepada Kapolsek untuk tidak mengizinkan dan menahan jika ada pengiriman sapi dari Kutim ke luar daerah yang tidak memiliki surat jalan,” katanya.

Dia mengatakan, bagi kelompok tani yang ketahuan menjual sapi bantuan dari pemerintah, maka dipastikan tidak akan mendapat rekomedasi untuk mendapatkan kembali bantuan sapi pada tahun-tahun selanjutnya.(wal)