Selama Dua Tahun, DPRD Kutim Tak Dapat THR

SANGATTA,wartakutim.com – Calon Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Yulianus Palangiran, mengatakan, selama dua tahun terakhir sejak tahun 2014 lalu, Ia belum pernah merasakan Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal tersebut di katakan politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan, saat di ruang wakil ketua DPRD Kutim, belum lama ini.

“Mana ada pejabat Negara  di kasih THR.  Dulu, memang ada, namun dalam beberapa tahun terakhir ini,  sudah tidak ada. Jadi DPRD ini hanya terima  gaji seperti biasa, tak  ada tunjangan hari raya,”kata Yulianus.

Selain itu Ia mengungkapkan, gaji DPRD Kutim untuk se Kaltim ini mungkin masih yang terendah.  Belum lagi dengan  biaya  kunjungan kerja  yang kecil, mengakibatkan banyak anggota DPRD  yang tidak berangkat saat ada kunjungan kerja, kalau memang tidak terlalu mendesak.

“kan  kita bayar duluan. Penggantiannya sesuai kwitansi. Kalau ada biaya tak ada bukti, berarti kami nombok. Sedangkan gaji DPRD yang Rp18 juta,  itu sebenarnya tidak mencukupi,” katanya

Ditemui secara terpisah,  Sekertaris Dewan (Sekwan) Kutim Arief Yulianto membenaran  jika  DPRD tak  ada anggaran untuk THR.  Karena tidak ada disiapkan dan  tidak ada regulasinya.

“Kalau PNS, kan karena memang ada  kebijakan presiden, memberikan  gaji 13, dan 14. Tapi kalau DPRD, tidak ada regulasinya, maka harus ada Peraturan Bupatinya. Tapi karena regulasi tidak ada, makanya tidak ada juga perbupnya untuk memberikan  THR,” katanya.

Apalagi, diakui dalam tahun 2016 ini,  DPRD Kutim justru  anggaranya turun, padahal, anggota DPRD nambah.  Kalau tahun sebelumnya anggaran DPRD masih Rp55 miliar, namun tahun ini justru hanya Rp50 miliar.  Sementara, anggota DPRD sudah bertambah,  jadi 40 orang.  Tapi masalah  anggaran turun, diakui bukan hanya dialami  DPRD, tapi semua SKPD di lingkungan Pembak Kutim. Karena itu, pihaknya mempergunakan anggaran, berusaha agar cukup, meskipun kurang.

“hanya, terkait dengan anggaran  yang kurang,  diakui mungkin nantinya bisa berdampak pada  pembahasan  raperda. Sebab program legislasi tahun ini cukup banyak, yang tentu  membutuhkan anggaran  pembahasannya, sementara anggaran  kurang. Tapi kami berharap  di anggaran belanja perubahan, mungkin kekurangan anggaran ini bisa  dipenuhi,” katanya.(ima)