Wartakutim.com,Sangatta — Ratusan massa dari Karang Taruna dan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Kutim, Senin (15/8) sekitar pukul 09.30 wita.
Aksi damai tersebut digelar, sebagai bentuk penolakan atas pemotongan anggaran bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur ke pemda Kutim sekitar Rp. 1.4 Triliun. Dalam aksi itu, selain menggelar orasi di depan kantor bupati, para pendemo juga menggelar sejumlah sepanduk. Pada kesempatan itu perwakilan pendemo ditemui Asisten Administrasi dan Keuangan Kutim Edward Azran untuk mengadakan hearing terkait masalah tersebut,
Koordinator demo yang juga ketua Karang Taruna Kutim Alim Bahri mengatakan, aksi ini merupakan puncak dari keresahaan masyarakat Kutim, yang merasa sikap pemerintah pusat tidak adil dan semena-mena terhadap daerah. Apalagi dalam pemotongan anggaran ini, pemerintah pusat tidak pernah melibatkan pemda.
“Hari ini kami tidak mendapatkan anggaran yang jelas dari pemerintah pusat. Mengapa Rp. 1.4 T harus segera di potong?,” katanya.
Seharusnya lanjut dia, pusat mengajak atau pemda untuk berunding sebelum melakukan pemotongan anggaran tersebut.”kami melihat pemda dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan yang sangat singkat tidak siap,”ujarnya.
Untuk itu, kata dia, besar harapan adanya kordinasi khusus dari tim ekonomi pemerintah kutim kepada pemerintah pusat khususnya menteri keuangan terhadap kondisi perekonomian dan pemangkasan anggaran keuangan daerah.
“Jangan sampai pemangkasan Rp 1,4 Triliun tersebut terjadi dan harus ada tawar menawar dalam pemangkasan anggaran, maksimal sebesar Rp 400 miliar hingga Rp 600 miliar,”jelasnya.
Dalam Hearing dengan perwakilan pemkab Kutim, Karang Taruna dan GMNI Kutim menyatakan 5 sikap diantaranya adalah mendukung Pemkab Kutim untuk melakukan protes dalam pemotongan anggaran tersebut.
Karang Taruna dan GMNI, juga mendorong pemkab Kutim untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah pusat terkait bagi hasil sumber daya alam (SDA) sebesar 40 persen, tujuannya pembangunan di daerah.
Selain itu, dia juga meminta Pemkab Kutim, untuk meningkatkan PAD dari beberapa sektor, seperti Parkir, Pariwisata, UKM, Kuliner, dan restribusi angkutan berat.
Alim menambahkan, pihaknya akan berkoodinasi dengan LSM dan OKP yang ada di Kutim dan seluruh indonesia, terkait dengan gerakan yang dia gelar hari ini.
“Hal yang kami akan lakukan kedepannya, kami akan komunikasikan gerakan ini dengan teman-teman OKP se-Kutim, Kemudian kami coba komunikasikan dengan teman-teman lintas daerah. Ternyata anggaran ini tidak dari pusat semuanya, ada juga pemotongan dari provinsi. Dua tiga hari kedepan kami akan lakukan konsuledasi besar-besaran untuk menindak lanjuti sikap ini,”tutupnya
