WARTAKUTIM.com, Sangatta – Sebanyak 78 desa di Kutai Timur akan menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap pertama pada pertengahan bulan Desember 2016 mendatang.
Demikian diungkapkan Muhammad Rusdi, kepala Bidang Pemerintahan desa dan Lurah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kutai Timur (Kutim) saat ditemui di ruang kerjanya.
“Jumlah desa yang akan melaksanakan pilkades sebanyak 78 desa yang tersebar di 17 kecamata. Jadi hanya ada satu kecamatan yang tidak melaksanakan Pilkades yakni Kecamatan Kombeng, karena seluruh kepala desa yang ada di Kombeng belum habis masa jabatannya. Kombeng terakhir melaksanakan pilkades pada tahun 2013 lalu,”jelas Rusdi.
Sementara lanjut dia, pelaksanaan pilkades tahap dua akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang. Namun, pihaknya tidak dapat memastikan jumlah desa yang akan mengikuti pilkades serentak di tahun tersebut.,”saya belum melihat datanya. Namun, yang jelas ada tidak sebanyak tahun ini,”katanya
Disinggung terkait anggaran Pilkades, Rusdi mengatakan, meskipun Kutim saat ini mengalami defisit anggaran, namun pelaksanaan pilkades tidak terkendala masalah anggaran, karena pemkab Kutim sudah menyiapkan jauh jauh hari sebelumnya.
“Betul ini memang dalam kondisi defisit, tetapi pertemuan dengan wakil bupati, yang dihadiri oleh bagian keuangan, ada juga Asisten I (Bidang Pemerintan), staff khusus bidang pembangunan desa, bagian hokum dan BPMPD, ada jaminan dari wakil Bupati untuk tetap melaksanakan Pilkades,”terangnya.
Ia menambahkan, dalam pelaksaan pilkades tersebut, BPMPD tidak memiliki domain untuk mengatur anggaran pilkades. Yang berwenang untuk menentukan dana Pilkades adalah bagian anggaran Pemkab Kutim.
Ditanya soal total anggaran untuk pelaksanaan pilkades tersebut, Ia menyebutkan dibutuh dana sekitar Rp 7 Milliar lebih untuk 78 desa, jika berdasarkan tinjauan pihak BPMPD.”Besarnya dana pilkades berpariasi. Sesuai dengan jarak, dan jumlah pemilih,”katanya
Lebih lanjut dia menambakan, untuk dana pilkades paling sedikit sekitar Rp 30 juta dan paling besar sebesar 700 juta. “karena saya lihat daftar pemilih lalu dibeberapa desa jumlah pemilihnya hanya 200 pemilih dan paling besar Sangatta Utara yang jumlah pemilihnya 44 ribu. Usulan mereka (Sangatta Utara) sekitar Rp 700 Juta. Memang dalam hal ini, Sangatta Utara tidak bisa disamakan dengan desa lainnya,”katanya.
Sementara untuk kesiapan masing- masing desa dalam melaksanakan pilkades, Rusdi memastikan tidak ada kendala. Semua desa sudah siap untuk melaksanakan Pilkades. Apalagi desa yang akan mengikuti pilkades saat ini dijabat Pejabat sementara (PJs) kades.
“kalau dari pantauan saya, yang kendala itu, tahapan pertama ada yang molor sedikit karena ini memang aturan baru pilkades serentak. Saya yakin jika memasuki tahap kedua sudah bisa berjalan Normal.,”katanya (wal)
