WARTAKUTIM.co.id, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menurunkan untuk menginvestasi terkait adanya aduan dari masyarakat bahwa ada oknum yang melakukan jual beli surat keputusan atau sk pengangkatan tenaga kerja kontrak daerah atau TK2D kutim di kecamatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. Diakuinya, pihaknya sudah menginstruksikan inspektorat wilayah kutim dan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kutim, untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan.
“Tim dari Inspektorat sudah terjung kelapangan untuk menginventarisasi atau mencari bukti-bukti. Karena melalui media social mereka (warga) melaporkan kesaya dank e Pak bupati,”kata Kasmidi.
Kasmidi menambahkan tim investigasi sudah turun ke kecamatan untuk memastikan terkait aduan adanya jual beli SK TK2D kutim tersebut. Terutama melakukan investigasi di kecamatan Muara Ancalong dan kecamatan Muara Bengkal yang merupakan asal mula masuknya laporan tersebut.
“jika nanti dalam hasil investigasi ditemukan benar ada oknum yang melakukan praktek jual beli SK, tentu pemkab kutim akan memberikan tindakan dan sanksi tegas. Terutama bagi oknum internal pemkab kutim sendiri.
Ia menambahkan, sanksi yang diberikan mulai dari teguran hingga pencopotan oknum tersebut dari jabatannya jika terbukti bersalah.
Menurut Kasmi, SK TK2D yang diterbitkan oleh pemkab kutim selama ini adalah benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah mengabdi di pemkab kutim sebagai tenaga honorer, tetapi belum terangkat atau memiliki status sebagai kontrak daerah resmi. Karenanya untuk mencover mereka kemudian SK TK2D tersebut diberikan.
“Ini sudah merusak citra. Beda, umpanya ketika mereka dapat SK, terus dia ada terima kasih. Tetapi kalau menjual itu sudah tidak boleh dan itu melanggar,”pangkasnya
