WARTAKUTIM.CO.ID, Akibta kondisi Kabupaten Kutai Timur dalam dua tahun terakhir yang mengalami krisis keuangan daerah, tentu cukup berimbas pada perkembangan ekonomi masyarakat dan geliat pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Namun masyarakat harus faham dan wajib memakluminya, karena kondisi ini tidak terjadi akibat kesalahan pemerintah Kutim, akan tetapi merupakan imbas dari pemangkasan keuangan yang dilakukan pemerintah pusat”.Jelas Anggota DPRD Kutim, David Rante. saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.
Dijelaskannya, Akibat kondisi keuangan negara yang sempat goyang akibat pengetatan dan pemangkasan sejumlah alokasi anggaran yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia pada dua tahun terakhir ini, cukup memberikan imbas yang besar kepada daerah.
“Terutama bagi daerah-daerah yang selama ini keuangannya masih bertumpu pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti yang diberikan Pemerintah Pusat. salah satunya adalah Kabupaten Kutai Timur”.Ucapnya
Namun demikian, masyarakat juga perlu memahami dan maklum dengan kondisi ekomoni daerah yang ada saat ini. meskipun pemahaman ini harus diberikan kepada masyarakat secara berlahan dan bertahap.
Sebagai anggota DPRD yang memiliki konstituen terutama pada zona pemilihan 2 tempat dirinya diusung, dalam setiap kali pertemuan dengan masyarakat termasuk dikala melakukan reses terakhir, dirinya tidak jemu-jemu memberikan pemahaman terkait kondisi Kutim saat ini.
“Kondisi labilnya keuangan daerah, memang berdampak pada perlambatan pembangunan dalam dua tahun terakhir”.Ucapnya
Namun masyarakat diminta tidak perlu khawatir, karena saat ini Pemkab Kutim bersama DPRD Kutim tengah berupaya keluar dari pusaran krisis keuangan, dengan menggaloh segala potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah, yang memang selama ini tidak diperhitungkan.
Selain itu, David juga berharap, masyarakat mampu memberikan dukungan kepada Pemerintah Kutim dalam upaya-upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah. salah satunya dengan taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta taat membayar pajak dan retribusi daerah lainnya (ADV/BF)
