oleh

Karena Defisit, Legislator Minta Proyek Multi Years Disetop

SANGATTA-Karena terjadi devisit anggaran, DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta proyek multi years di Kutim disetop. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, atas dana bagi hasil migas dan royalti batu bara untuk Kutim. Akibatnya, anggaran yang telah disusun Pemkab Kutim dan DPRD, selalu defisit, yang berakibat menumpuknya utang Pemkab Kutim. “Dalam dua tahun terakhir keuangan daerah dalam kondisi memprihatinkan sehingga perlu dilakukan pertimbangan,” kata wakil ketua DPRD Kutim, Yulianus Palangiran.

Ia mengaku jika masalah utang yang kini menghimpit Pemkab Kutim, khususnya utang proyek selama dua tahun belakangan ini, sudah berat. Bahkan masih terdapat utang proyek Pemkab Kutim tahun 2016, begitupula utang tahun 2017. Sebenarnya utang ini sudah dianggarkan dalam APBD 2018, namun karena dana transfer pusat belum masuk, akibatnya utang itu tetap belum terbayarkan,” katanya.

DPRD dan pemkab Kutim sebelumnya sudah sepakat, utang ini prioritas untuk dibayar di awal tahun ini. Namun karena dana diangsur masuk dari pusat mengakibatkan utang itu tidak terbayarkan.
“Oleh karena itu saya meminta agar proyek multi years, disetop saja. Sebab proyek besar ini, akan menyerap anggaran setidaknya tiap tahun sekitar Rp350 miliar dalam masa kepemimpinan Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, tiga tahun ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, jika sebaiknya Pemkab tidak perlu lagi melakukan peminjaman sebab saat ini utang Pemkab masih terbilang tinggi. Karena itu, DPRD menyarankan Pemkab Kutim menyetop pekerjaan proyek multi years. “Kalau ada yang sudah kerja, bayar saja sesuai dengan progres, setelah itu setop semua proyek. Kami berharap, dengan cara ini, maka tahun depan Pemkab tidak akan terbebani masalah utang. Setelah itu, pekerjaan proyek dilanjutkan, karena memang sudah disetujui DPRD,” katanya. (ADV)