WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Asti Mazar, mengharapkan agar penggunaan anggaran APBD Kutim tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dioptimalkan, menghindari situasi seperti tahun sebelumnya yang ditandai oleh banyaknya surplus anggaran.
“Saya berharap APBD Tahun 2024 bisa dioptimalkan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tidak terjadi lagi banyak surplus anggaran seperti tahun lalu,” ujar politisi Partai Golkar ini dalam pertemuan dengan wartakutim di ruang kerjanya.
Asti menyoroti bahwa salah satu penyebab besarnya surplus anggaran pada tahun 2023 adalah banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan. Selain itu, faktor SDM di masing-masing OPD masih belum memadai, sehingga perlu mendapat perhatian tegas dari kepala daerah.
“Dengan pengalaman tahun ini, banyak kegiatan di OPD yang lambat pengerjaannya. Sebagai contoh, proyek pembangunan baru dimulai pada bulan Juni dan Agustus, padahal seharusnya sudah dimulai pada awal bulan Maret,” terangnya.
Asti, legislator dari daerah pemilihan Kutim dua ini, menambahkan bahwa jika kegiatan dimulai pada Agustus, dikhawatirkan pengerjaannya tidak akan maksimal, terlebih dengan kondisi cuaca yang bisa menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kekhawatiran kami adalah bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak akan maksimal di lapangan. Sebagai legislator, fungsi kami adalah melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asti menekankan perlunya kerja sama dan kerja keras dari masing-masing OPD, serta peningkatan SDM di setiap OPD. Hal ini menjadi kunci penting, mengingat sering kali SDM menjadi alasan OPD dalam memberikan penjelasan terkait keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
“Jika dilihat dari sudut pandang saya, OPD ini masih belum siap menghadapi anggaran APBD Kutim yang besar. Melihat anggaran APBD Murni 2023 yang awalnya sekitar Rp5 triliun, namun dalam pembahasan APBD Perubahan meningkat menjadi Rp8 triliun, terdapat surplus anggaran yang signifikan,” ungkapnya.
Asti menegaskan bahwa melihat pengalaman tahun sebelumnya, hal ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi OPD untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah diprogramkan untuk pembangunan di Kutai Timur.
“Dengan kejadian tahun 2023 ini, kita harus menjadikannya sebagai pelajaran untuk tahun depan (2024) tentang bagaimana memaksimalkan kinerja OPD. Kepala daerah harus secara aktif mengawasi, dan jika ada kepala OPD yang tidak bekerja secara maksimal, sebaiknya diganti dengan orang yang dapat bekerja untuk kemajuan Kutai Timur,” pungkasnya. (ADV)
