Sebagai upaya antisipasi agar APBD Kutim tetap stabil, pihak Bapenda juga telah meminta kepada Kemenkeu agar melaksanakan mekanisme pemotongan dana salur hingga delapan tahun kedepan. Selanjutnya untuk progress pelaksanaan APBD Kutim saat ini Musyaffa menyebut seluruhnya sudah “on the track”. Karena progress pengelolaan APBD triwulan I dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni sebesar 25 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah 42 persen, dana transfer umum sudah 32 persen.
Sementara khusus untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) tergantung progress laporan OPD di Kabupaten. Artinya, jika OPD tidak melaporkan maka transfer DAK juga tidak dilaksanakan pemerintah pusat. Kondisi stabilnya APBD Kutim 2018 tentu akan berdampak positif pada program-program yang disusun oleh Pemkab secara keseluruhan.
“Untuk triwulan I sudah sesuai, saya berharap mudah-mudahan triwulan II, III dan IV juga sama. Sehingga hingga Desember 2018 tidak terjadi turbelensi anggaran dan semua program pembangunan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan,” harap mantan Kabag Administrasi Keuangan Sekretariat Kabupaten itu. (hms3)
