Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran mengatakan peroalan di perusahan, khususnya di perusahan perkebunan, sangat banyak, terutama masalah kaitan dengan kesejahteraan buruh. Karena itu, pihaknya siap memediasi buruh dengan manajemen perusahan, jika ada laporan buruh masuk di DPRD.
“Kami siap panggil manajemen perusahan jika bandel. Meskipun DPRD ini juga banyak pekerjaan, namun tetap mengedepankan masalah yang menyangkut nasib pekerja. Karena saya juga mantan buruh, jadi saya tahu masalah. Karena itu, kalau ada manajemen perusahan yang tidak memberikan hak-hak buruh sesuai dengan aturan, kami siap panggil, dan mediasi. Sebab DPRD ini duduk di DPRD, untuk bekerja demi masyarakat,” katanya. (ADV)
