Mengutip dari data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang dilansir di laman resmi Mongabay, dari 1.400 IUP yang ada di Kaltim sekitar 1.205 IUP tidak membayar iuran tetap dan royalti kepada negara hingga merugikan negara sebesar Rp335 miliar.
“Sejak 2014, ada 232 lubang tambang menganga di Samarinda,” kata Thomas.
Lantas, bagaimana dengan kondisi hutan Kalimantan secara umum? World Wildlife Fund (WWF) dalam laporan tahunannya, menyebut hutan Kalimantan bakal menyusut sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan.
Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), World Wildlife Fund, memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di Kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia.
Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71 persen yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55 persen. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa.
Thomas Hutahuruk berpandangan, Gubernur Kaltim mendatang harus dilihat kecakapannya dalam menjaga lingkungan. Untuk mengetahui kandidat yang mana menaruh komitmen tinggi terhadap lingkungan, harus dilihat dari program yang ditawarkan.
Dia melihat hanya Kaltim Bermartabat yang punya ruh penyelamatan lingkungan. Walaupun harus menerima investor mancanegara untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ada persyaratannya; yakni pro lingkungan.
“Saya sudah simak baik-baik rencana program kerja mereka. Saya pikir, pak Rusmadi dan pak Safaruddin ingin melakukan akselerasi untuk perbaikan lingkungan di Kaltim dengan melibatkan investor. Syarat yang diajukan bisa dibilang ‘nekat’ tapi terukur dan realistis, mereka harus mendukung perbaikan lingkungan sebagai bagian membangun Kaltim,” tutur Thomas.
“Bagi saya apa yang tertuang dalam Kaltim Bermartabat itu punya benang merah dengan upaya para aktivis lingkungan. Pak Rusmadi dan pak Safaruddin dalam beberapa kesmepatan menyatakan akan memperluas lahan pertanian kita. Komitmen ini perlu dikawal bersama,” paparnya.
Lebih jauh, Thomas menyatakan, point penting dalam rencana program itu adalah ketegasan dalam menjalankan regulasi. Mereka yang masuk daftar hitam –perusahaan yang pernah memiliki kasus dan melanggar aturan– tak akan mendapat tempat beroperasi di Kaltim.
“Komitmen itu tentu harus direspon positif,” sebutnya. #4TimMedia
