WARTAKUTIM.CO.ID – Dari data yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hingga awal September 2018, ada 5 desa di Kutai Timur yang belum menyerahkan laporan Dana Desa Tahap I. Dan ada 134 desa yang baru menyerahkan laporan realisasi penggunaan anggaran dan sekaligus mengajukan pencairan tahap selanjutnya.
Hal ini menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutim Suwandi berpengaruh pada pencairan Dana Desa tahap selanjutnya, padahal telah ada dana yang sudah disiapkan pencairannya. “Adapun untuk realisasi Dana Desa Tahap II, baru 121 desa yang sudah melaporkan realisasi penggunaan anggaran. Sementara 18 desa masih belum menyerahkan laporan realisasi, sekaligus mengajukan pencairan,” papar Mantan Camat Muara Bengkal ini.
Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kutai Timur, Irawansyah meminta agar Camat dan Kepala Desa (Kades) untuk melakukan koordinasi dan upaya gerak cepat, agar desa-desa yang belum menyerahkan laporan realisasi anggaran dan sekaligus mengajukan kembali usulan pencairan, segara menyerahkan laporan realisasi pengunaan anggaran dan usulan pencairan. Terlebih alokasi anggaran untuk Dana Desa tersebut tersedia dan siap untuk dicairkan.
“Selama ini upaya pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan pelaporan realisasi anggaran Dana Desa pada masing-masing desa, sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pusat. Sehingga tidak ada alas an lagi jika mengaku kesulitan dalam menyusun pelaporan,” terangnya.
Adanya keterlambatan dalam penyusunan pelaporan realisasi Dana Desa tersebut, kemungkinan besar dikarenakan tidak adanya koordinasi antara Kepala Desa (Kades) dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Sehingga melalui berita ini, diharapkan persoalan-persoalan komunikasi antar aparatur desa dapat dikuatkan dan dimaksimalkan. Sehingga dampak dari adanya Dana Desa dapat bermanfaat bagi desa dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa setempat. (Jura)
