Buntut Bentrok Satpol PP dengan Pemuda
SAMARINDA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat Nusantara (Suryanata) berunjukrasa damai di halaman Balaikota, Senin (26/8/2019). Aksi yang mereka beri label “Aksi Suryanata jilid II” tersebut mendesak agar Wali Kota Samarinda mencopot Kepala Satuan Pamong Praja dari jabatannya.
Masa aksi mulai mendatangi halaman balaikota pukul 10.45 Wita, sembari melakukan orasi politik dan menyampaikan tuntutan dengan narasi disampaikan bergantian dari berbagai lembaga yang tergabung dalam aliansi Nusantara.
Aksi baru bubar pada pukul 12.30 Wita.
Alasan menuntut Kepala Satpol PP Samarinda dicopot, karena sebagai komandan intitusi tersebut tidak mampu mengendalikan anak buahnya pada saat merazia di Jalan KH Wahid Hasyim, 9 Agustus 2019 lalu. Razia jelang tengah malam itu berbuntut bentrok dengan sejumlah pemuda yang mengakibatkan jatuhnya korban terluka.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Suryanata jilid II, Dayat, aksi kali digelar sembari menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian yang telah menerima pengaduan para pemuda yang jadi korban penganiayaan oknum Satpol PP.
“Kita sama-sama menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari polisi. Kita juga mendesak agar wali kota samarinda segera mengambil tindakan yakni mencopot kepala satpol pp dari jabatannya,” tegas Dayat.
Selain membawa selebaran masa aksi juga terlihat membawa Memorandum Of Understanding (MoU) untuk pemerintah kota samarinda yang salah satu isinya yakni mencopot kepala satuan polisi pamong praja kota samarinda.
Setelah melakukan orasi di Bali Kota, mahasiswa diterima oleh Asisten III Pemerintah Kota Samarinda, Ali Fitri. Jawaban pemerintah kepada pendemo, bahwa Pemerintah Kota masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian yang menanganai kasus itu.
“Kami (Pemkot) masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian untuk menentukan langkah kedepanya,” ucap Ali Fitri.
Karena tidak punya jawaban tegas akan menindak Kepala Satpol PP dan anak buahnya yang brutal, para pendemo menyodorkan surat pernyataan kesepakatan (MoU) yang isinya berjanji akan menindak Kepala Satpol PP dan anak buahnya. Namun surat kesepakatan yang dibawa mahasiswa itu tidak disepakati oleh Asisten III Pemkot.
“Kami sangat kecewa dengan sikap asisten III karena tidak memberikan tanda tangan pada MoU yang kami bawa. Artinya Pemkot tidak ada tergerak selama ini, padahal kasus tersebut sudah jelas pidana,” ujar Yogi, salah satu korban pemukulan Satpol PP
Selain tuntutan agar menindak Kepala Satpol PP dan anak buahnya, para pendemo yang umumnya aktifis dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda itu meminta kepada wali kota menjamin pihak satpol pp tidak melakukan tindakan represif ketika menjalankan tugas. Kemudian, wali kota harus menjamin Sumber Daya Manusia (SDM) setiap anggota Satpol pp sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2012, serta meminta wali kota memulihkan nama baik korban sekaligus mengganti kerugian tempat usaha yang menjadi imbas tindakan represif Satpol PP. #HR/BERITAKALTIM
