oleh

16 Hari Usai Operasi Patuh, Angka Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Masih Tinggi

SANGATTA – Operasi Patuh Mahakam 2019 berakhir pada tanggal 11 September 2019 lalu. Namun dari 16 hari usai pelaksanaan operasi yang dimaksudkan untuk melakukan penertiban sekaligus meningkatkan kesadaran para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat tersebut. Ternyata masih saja ditemukan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas.

Hal ini terlihat dari kegiatan sidang perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang digelar Pengadilan Negeri Sangatta. Pada Jum’at (27/9) pagi ini dari catatan yang dikeluarkan oleh pihak PN Sangatta, terdapat 1.229 perkara tilang yang ditangani. Dengan kata lain jika mengacu pada penanganan perkara sidang serupa pada Jum’at  (13/9) beberapa waktu lalu, dimana ada 1.488 perkara tilang.

Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Rahmat Sanjaya, SH, MH didampingi Humas PN Sangatta Pungky Maradona, SH, MH menyebutkan, mengacu pada perihal diatas. Maka angka pelanggaran lalu-lintas masih sangat tinggi terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Walaupun demikian PN Sangatta tetap menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya, sehingga terkait perihal sidang tilang tetap dikenakan jadwal pada tiap hari Jum’at.

“Kalau berkaca pada perkara tilang yang ditangani usai operasi patuh mahakam 2019 dilakukan, yakni sebanyak 1.488 perkara tilang. Dan dibandingkan dengan perkara tilang pada hari ini sebanyak 1.229, maka perkara tilang yang terjadi antara rentang waktu tersebut hanya berkurang 259 perkara tilang,” terangnya saat ditemui wartawan.

Perlu diketahui, sebelumnya  Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan didampingi Kasatlantas AKP Eko Budiatno menyebutkan, Operasi Mahakam 2019 dimaksudkan agar para pengguna kendaraan bermotor dapat mematuhi aturan tertib berlalu-lintas. Selain memberikan sangsi tilang juga ada tindakan berupa teguran pada pengguna kendaraan bermotor.

“Permasalahan lalu lintas saat ini berkembang cepat, sejurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan pada tiap tahunnya. Untuk itulah Satlantas Polres Kutim dituntut agar bekerja maksimaluntuk menekan angka pelanggaran lalu lintas.  Yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahu 2009,” tegasnya. (Arso)

 

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">