oleh

FKUB Kutim Gelar Sosialiasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri

-Berita Pilihan, Kaltim-Dibaca : 333 Kali

SANGATTA – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kutai Timur menggelar Sosialiasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) yakni Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Q Hotel Sangatta Utara pada Senin (16/12) pagi tadi. Kegiatan sosialiasi ini dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, serta masyarakat.

Hadir untuk membuka acara tersebut yakni Wakil Bupati Kasmidi Bulang, dimana kemudian Ketua FKUB Kabupaten H. Abdul Hafied Yusuf yang mengantarkan secara umum mengenai sosialisasi PBM yang berkaitan mengenai PBM Nomor 8-9 Tahun 2006. Adapun tema acara ialah “Menjaga Sikap Toleransi dan Saling Menghargai Antar Umat Beragama Menuju Kutai Timur Maju”.

Wakil Bupati Kasmidi Bulang menegaskan betapa pentingnya menjaga keutuhan dan suasana kondusif daerah dihadapan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kutim. Terutama pula saat memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 mendatang, yang mana warga masyarakat juga diminta bijak dan cerdas dalam menanggapi atau menyerap informasi yang beredar lewat handphone maupun media daring lainnya.

“Penting menjaga keutuhan dan suasana kondusifitas daerah, untuk itu jangan pernah menyebarluaskan berita hoax. Jadi harus benar-benar dipahami, apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak. Karena bukan tidak mungkin diantara informasi yang ada, ternyata ada pula informasi hoax,” ungkap lelaki bertubuh tinggi besar ini.

Lebih jauh Wakil Bupati menekankan pada 2020 mendatang dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, akan ada 9 Kabupaten/Kota yang mengikuti Pilkada Serentak. Sehingga perlu benar menjaga perdamaian di daerah, jika ada isu-isu harus benar-benar disaring terlebih dahulu sebelum disebarluaskan ke media sosial.

“Jika perlu cukup kita saja yang menerima informasi hoax, lalu jangan dishare lagi ke orang lain. Mengingat pada jaman sekarang ini, begitu mudahnya informasi masuk dengan luar biasa. Kadang-kadang ada saja orang yang menyebarkan berita tidak benar, jangan sampai kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Kasmidi Bulang.

Perlu pembaca ketahui, Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendiri rumah ibadah dalam suasana kebersamaan sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan harmonisasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup umat beragama. (Ima/Ars)