WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Ketua Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menginginkan pemkab segera menyelesaikan utang proyek ke pihak kontraktor.
Menurutnya, seruan penyelesaian utang selalu di suarakan melalui DPRD Kutim sehingga DPRD khususnya komisi III yang salah satu membidangi Pembangunan menjadi tempat curhat para kontraktor.
Dikatakan bahwa tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak (multiyears) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang masih belum ter bayarkan senilai kurang lebih 500 Milyar.
“Kami dari Komisi C akan fokus pada penyelesaian utang multiyears dan utang ke kontraktor lain, bagaimana di tahun 2021 ini semua utang tersebut dapat dibayarkan sesuai dengan progress kerja yang sudah selesai. Kemudian untuk kelanjutan pembangunan nantinya tergantung pada keputusan Pemkab Kutim yang baru,” jelas Ramadhani,
Selain itu Ramadhani menyampaikan yang terpenting adalah Komisi C akan mendukung program kerja Dishub terkait pembangunan tol laut atau pelabuhan di Kenyamukan. Pihaknya akan memperjuangkan agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan komitmen Pemkab Kutim untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
“Target kami sebelum tahun 2024 harus sudah beroperasi,” harapnya terkait pembangunan pelabuhan di Kenyamukan.
Lanjut ia menambahkan sebagai anggota Badan Anggaran Kutim, ia akan menyampaikan keluhan dinas-dinas dalam lingkup Komisi C pada Rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga mengungkap anggaran milik BPBD yang terpakai oleh pemerintah agar dapat terealisasi di tahun 2022 supaya tidak berimbas pada Dana Alokasi Umum (DAU). (WAL)
