Berita

Paripurna ke 6 dengan agenda Penyampaian, Bupati Paparkan Jumlah Kemiskinan di Kutim

218
×

Paripurna ke 6 dengan agenda Penyampaian, Bupati Paparkan Jumlah Kemiskinan di Kutim

Sebarkan artikel ini

WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menggelar Sidang Paripurna ke 6 dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun anggaran 2020, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Joni S.Sos yang dihadiri langsung oleh Bupati Ardiansyah Suliaman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Kamis (01/04/2021)

Dalam penyampaian LKPJ itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa selama Tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan akibat adanya wabah pandemi virus corona (Covid-19). Hal hal itu tercermin pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi.

Sedangkan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 lalu mengalami Peningkatan drastis dari tahun 2019 lalu yakni 35.310 orang menjadi 36.980 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 1.666 orang atau 0,07 persen.

Menurut Ardiansyah Sulaiman peningkatan jumlah kemiskinan tersebut dipicu karena adanya pandemi wabah virus corona yang membuat aktifitas masyarakat sangat terbatas dan hal tersebut hampir terjadi diseluruh dunia.

“Sehingga kegiatan usaha mandiri masyarakat hingga aktifitas pendidikan menjadi terbatas. Keterbatan itulah yang membuat salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan kita. Misalnya dari sektor dunia usaha seperti perhotelan dan pariwisata yang tidak bisa bergerak karena covid-19, akibatnya sejumlah karyawan ada yang dirumahkan,” Jelasnya

Untuk menekan angka kemiskinan tersebut ditengah pandemi covid-19. Saat ini pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah opsi untuk mengatasi dampak pemulihan ekonomi. Salah satunya melakukan relokasi anggaran untuk penanganan covid-19 sesuai arahan Pemerintah Pusat.

“Untuk penanganan dampak covid-19 kita fokus pada ketahanan pangan, kemudian membuat kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” Bebernya

Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman mengaku pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh Bupati Kutim. Pasalnya terlebih dahulu pihaknya harus mendalami setiap isi LKPJ tahun 2020.

“Di dalam LKPJ tadi juga sempat disampikan ada anggaran tak terduga sampai Rp 128 miliar, dan ada peningkatan menjadi sekitar kurang lebih Rp 129 miliar. Sehingga terlebih dahulu harus kami dalami dan nanti akan disampaikan melalui pandangan dalam rapat paripurna,” Tuturnya (ADV)