WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Rapat sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap nota penjelasan Pemerintah mengenai KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2021 yang berlangsung di ruang sidang Utama DPRD Kutim, Selasa (24/8/21).
Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang bacakan oleh Yulianus Palangiran memaparkan bahwa KUPA PPAS Perubahan 2021 memberikan catatan bahwa pendapatan daerah 2021 sebelum perubahan mengalami penurunan.
“Kami berharap agar angka-angka nota penjelasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan melampirkan angka rasional yang wajar sehingga dapat menjadi bahan pembahasan ,” sebutnya.
Kemudian, pihaknya juga meminta agar distribusi dan aloksi anggaran perubahan 2021 nantinya akan lebih diperiosritaskan pembanguanan yang urgen sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Seperti pembangunan ruas Jalan lingkungan,Jalan pertanian dan sarana prasara (Sapras) kesehatan maupun pendidikan,” sebutnya.
Alat tansportasi yang dimaksut yakni bus Sekolah maupun Ambulance. Agar pembiayaan tidak hanya berfokus pengembangan sumber daya manusia (SDM) namun juga fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran.
“Terkhusus bagi bidang pendidikan difokuskan untuk Sapras seperti bus sekolah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” bebernya.
Sementara, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) memberikan pandangan terhadap perubahan kebijakan pendapatan agar tetap berada pada kondisi terkini dengan adanya perekonomian daerah nasional.
“Agar pemerintah dalam fokus pada pembinaan hutang kepada pihak ketiga untuk memberikan ekonomi lokal dan tidak terjadi perubahan alokasi APBD perubahan 2021,” sebut Sobirin Bagus saat membacakan pandangan fraksi.
Selanjutnya, berharap agar pemerintah dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
“Sehingga jumlah belanja mengalami penurunan agar pemerintah dapat membelanjakan anggaran secara efektif dan efisien sehingga benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplayer pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi yang berkeadilan,” harapnya.
Ramahani perwakilan Fraksi PPP berharap agar pengelolaan pembiayaan belanja daerah atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi.
Sehingga dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pembiayaan daerah yang mencerminkan suatu prinsip dasar akuntabilitas publik dalam semua tahapan sehingga bekerja di atas legitimasi masyarakat.
“Kami berharap agar pemerintah betul-betul fokus pada kepentingan daerah dan masyarakat agar menghasilkan pembangunan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat. Termasuk juga para pelaku UMKM,” tandasnya.
Fraksi PDIP meminta pemerintah untuk tetap menjaga rasionalitas berdasarkan kemampuan anggaran daerah program kegiatan yang tidak berdampak kepada pembangunan.
“Harus tersusun serta dapat berjalan dengan lancar hingga terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menyesuaikan dengan kondisi agar kemampuan anggaran yang ada nantinya dapat dimaksimalkan, ” ucap Yusuf T Silambi dalam penyampaian pandangan Fraksi.
Pihaknya merasa prihatin terhadap realisasi belanja yang dilaporkan oleh pemerintah dalam semester pertama pada tahun 2021 yang masih rendah.
“Agar segera melakukan percepatan penyerapan APBD 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional dari belanja modal yang dilaporkan dalam realisasi APBD semester pertama,” tukasnya. (Adv/
