“Kami seperti tidak tersentuh yang namanya program BBM bersubsidi karena di sini sistem pertanian kami serba mesin, untuk mengolah tanah, memompa hingga panen, kami pakai mesin dan perlu BBM. Kami pakai BBM subsidi tapi rasa non-subsidi, kami iri dengan nelayan yang ada SPBU khusus nelayan jadi kami juga usul ada SPBU khusus petani,” kata Aceng.
Sedangkan Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Merauke Sukarmin menyebut biaya produksi beras saat ini sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan hasil panen.
“Kami mohon dinaikkan HET (harga eceran tertinggi) beras, mohon disubsidi pestisida herbisida dan fungisida,” ucap Sukarmin berharap. Petani lain pun meminta agar pemerintah menambah suplai pupuk NPK dari sejumlah 15 ribu ton menjadi 41 ribu ton di kabupaten Merauke.
“Saya mengapresiasi kabupaten Merauke di Papua Selatan atas perhatiannya karena saat ini sudah 1,2 juta hektare lahan menghasilkan 5-6 juta ton beras tapi masih bisa dinaikkan karena ada daerah lain yang hasilnya bisa sampai 7-8 juta ton. Coba nanti dinas pertanian memberikan edukasi dan memberikan pelatihan-pelatihan agar ada peningkatan hasil,” tutur Wapres. (Voi/Imr)
