Wartakutim.co.id, Jakarta – Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dan tulang punggung sistem pertahanan negara perlu dibangun. Tujuan utama tentu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa menghadapi ancaman dan ketidakpastian kondisi pada masa depan.
Pernyataan Dr. Suwarti Sari dalam buku ‘Strategi Pertahanan Indonesia’ tersebut tak berlebihan bila melihat kondisi geopolitik dan geostrategis kawasan Asia Pasifik yang cenderung rentan memanas saat ini.
Tengok bagaimana Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir mulai meninggalkan Timur Tengah dan mengalihkan fokus perhatiannya sebagai Polisi Dunia ke kawasan Asia Pasifik. Dalam pidatonya di hadapan parlemen Australia di Canberra pada 2011, Presiden Barack Obama menyatakan, kawasan Asia Pasifik akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dunia.
“Berdasar luas wilayah, sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi, peran negara-negara Asia Pasifik secara global akan semakin penting,” kata Obama.
Tengok pula, upaya China yang terus menantang hegemoni Paman Sam, khususnya di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, baik dalam perdagangan ataupun militer.
Semua adalah ancaman yang nyata. Itulah mengapa, kata Suwarti Sari membangun dan memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya melindungi segenap wilayah kedaulatan, termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya merupakan persoalan yang paling mendesak.
Konstelasi politik keamanan yang telah bergeser membawa pemerintah Indonesia perlu segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik dengan membangun keseimbangan kawasan
“Instrumen militer merupakan kekuatan negara yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan serta strategi pertahanan negara,” ucap Suwarti.
Membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional tidak cukup dengan latihan bersama dan pemenuhan alutsista, tetapi juga diperlukan strategi besar.
Dalam konteks saat ini, menurut Suwarti, kalangan sipil wajib turut merumuskan dan menyusun landasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dalam tugasnya sebagai garda terdepan bangsa untuk menjalankan misi pertahanan.
Sehingga, TNI tak hanya menjadi tentara yang hanya fokus pada kemampuan stabilisasi dan rekonstruksi, tetapi juga memiliki kemampuan outward looking defences, sebagaimana arah kebijakan yang ditetapkan.
“Keberhasilan pembangunan pertahanan tidak lepas dari visi politik dan visi transformasi militer untuk membangun kekuatan yang tidak hanya berdasarkan pada kemampuan, tetapi juga ancaman yang seharusnya dimiliki oleh kalangan sipil penentu kebijakan pertahanan,” tutur Suwarti. (Voi/Imr/Wal)
