WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Hari Buruh Internasional, atau May Day, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei di seluruh dunia, seharusnya menjadi momen untuk menghormati perjuangan para pekerja dan buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka, seperti upah yang layak, jam kerja manusiawi, dan kondisi kerja yang lebih baik. Namun, Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Basti Sangga Langi, menyoroti adanya praktik intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan terhadap karyawan yang ingin berpartisipasi dalam perayaan ini.
Basti mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan di Kutim menghalangi karyawan untuk merayakan May Day dengan alasan operasional produksi. “Perusahaan banyak yang mengintimidasi karyawan yang ingin ikut May Day dengan alasan mengganggu operasional produksi. Padahal, peringatan Hari Buruh Internasional adalah libur nasional, namun banyak perusahaan tidak menghargai hal itu,” tegas Basti.
Lebih lanjut, Basti menyerukan perbaikan aturan ketenagakerjaan oleh pemerintah setempat, termasuk dalam hal sistem pengupahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan di Kutim saat ini berada dalam krisis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Ini yang harus dilihat oleh pemerintah kabupaten, bahwa situasi ketenagakerjaan di Kutim sedang mengalami krisis karena aturan-aturan yang ada,” jelasnya.
Basti juga menekankan pentingnya dukungan bagi para pekerja pada Hari Buruh Internasional ini. Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim untuk mengirim surat edaran kepada perusahaan agar tidak menghalangi karyawan dalam merayakan May Day.
“Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), diharapkan perusahaan dapat menjalankan sistem ketenagakerjaan yang ada dengan baik,” pungkas Basti.
Melalui pernyataannya, Basti berharap peringatan May Day di Kutai Timur dapat berlangsung dengan lancar dan penuh makna, tanpa ada intimidasi terhadap karyawan yang ingin merayakannya. (ADV)
