SANGATTA – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rahman, meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur memperbaiki sistem pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara maksimal. Menurutnya, sistem pendataan saat ini hanya mencatat nilai pajak dari tanah, sementara bangunan yang berdiri di atasnya seringkali tidak tercatat dengan benar atau bahkan tidak terdaftar sama sekali.
“Selama beberapa tahun terakhir, pendataan PBB di Kutai Timur tidak mencakup bangunan-bangunan yang ada di atas tanah. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi warga yang seharusnya membayar pajak sesuai dengan nilai keseluruhan properti mereka,” ujar Faizal Rahman dalam sebuah kesempatan.
Faizal menekankan pentingnya reformasi sistem pendataan PBB untuk memperbaiki ketidakakuratan data yang ada saat ini. “Pendataan yang akurat adalah kunci untuk memastikan bahwa semua warga membayar pajak sesuai dengan nilai properti mereka. Saat ini, ketidakakuratan data menyebabkan ketidakadilan dan potensi kehilangan pendapatan bagi daerah,” tambahnya.
Menurut Faizal, peningkatan sistem pendataan tidak hanya berdampak pada keadilan dalam pembebanan pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak yang lebih baik akan mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih efektif di Kutai Timur. “Reformasi sistem pendataan PBB akan memberikan manfaat ganda. Selain memastikan keadilan dalam pembayaran pajak, juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang penting untuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dia juga mendorong Bapenda untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan bahwa seluruh bangunan yang ada tercatat dengan benar. “Penting untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan dan memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kondisi nyata. Ini akan membantu mencegah potensi kebocoran pendapatan pajak dan memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan adil,” kata Faizal.
Faizal berharap dengan adanya perbaikan dalam sistem pendataan PBB, akan tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan dan akurat, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. “Kami berharap Bapenda dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan melakukan upaya maksimal dalam memperbaiki sistem pendataan PBB ini,” tutupnya. (ADV)
