WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, H. Mochammad Son Hatta, S.Sos, merespon kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan sawit. Menurutnya, meskipun nilai DBH yang diterima oleh Kutai Timur masih belum memadai, kebijakan ini tetap memberikan tambahan signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
“Kebijakan DBH perkebunan sawit ini memang masih perlu ditingkatkan nilainya. Namun, keberadaannya sudah memberikan nilai tambah yang berarti bagi APBD Kutim,” ujar H. Mochammad Son Hatta dalam pernyataannya baru-baru ini.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini lebih lanjut menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus terus berjuang dan melobi pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perkebunan sawit. Hal ini sangat penting, mengingat Kutai Timur adalah salah satu kabupaten dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia.
“Pemkab Kutim harus lebih giat memperjuangkan peningkatan DBH perkebunan sawit. Kutai Timur memiliki luas perkebunan sawit yang sangat besar, dan ini seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih maksimal bagi daerah,” tambahnya.
Son Hatta juga menekankan pentingnya pengelolaan dana hasil perkebunan sawit secara transparan dan akuntabel, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur.
“Dana yang diterima dari DBH perkebunan sawit harus dikelola dengan baik, agar bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana ini digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan publik,” tutupnya. (adv/wal)
