WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim menyebutkan, mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara.
Hal tersebut disebutkan Leny Angriani anggota Fraksi AKB DPRD Kutim saat menyampaikan pandangan umum traksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban umum dalam rapat paripurna yang di gelar pada Selasa (14/05/2024) kemarin.
“Tanggung jawab ini secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketertiban umum sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, sehingga patut untuk selalu dijaga dan diatur dengan sebaik-baiknya,”katanya.
Pemerintah daerah lanjut Leni, memiliki kewenangan dalam mengatur ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan peraturan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh warga.
“Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ketertiban umum yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) perlu mendapatkan perhatian khusus. Pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas dan mengkaji Raperda ini secara mendalam merupakan langkah yang sangat penting. Pansus diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan sesuai dengan harapan kita semua,”jelasnya.
Selain itu, pentingnya penyelenggaraan ketertiban umum tidak hanya terkait dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. “Ketentraman dalam kehidupan sehari-hari adalah hak setiap warga negara, dan upaya untuk menjaga ketertiban umum merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak ini,” katanya.
Ketertiban umum mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengaturan lalu lintas, penertiban pasar, hingga pengelolaan fasilitas umum. Peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang tegas akan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa mengganggu hak orang lain. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, dan dengan dukungan dari masyarakat, tujuan ini dapat tercapai.
“Dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda ini, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sangat diperlukan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan membantu memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”terangya.
Dengan adanya Raperda ketertiban umum yang baik, diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat menjadi wilayah yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya. Keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum adalah indikator penting dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi kebaikan kita semua. (adv)
