WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan, S.Pd., SD, meminta Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, untuk mengevaluasi kinerja para kepala dinas. Permintaan ini muncul karena penyerapan anggaran yang belum maksimal selama dua tahun berturut-turut.
“Ini harus menjadi perhatian bupati, karena dua tahun berturut-turut kasus yang sama terjadi, dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang cukup besar di dinas,” ujarnya.
Yan mengungkapkan, salah satu penyumbang besar SILPA di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perjalanan dinas. Hal ini perlu dievaluasi agar tidak terjadi SILPA di tahun berikutnya.
“OPD kita terlalu banyak SILPA, khususnya dalam hal perjalanan dinas. Padahal, mereka sering melakukan perjalanan dinas. Lalu bagaimana bisa terjadi SILPA di perjalanan dinas?” tambahnya.
Dia juga menambahkan, penyebab lain terjadinya SILPA dalam APBD Kutai Timur adalah belum berjalannya sejumlah proyek di dinas. Hingga memasuki bulan Mei 2024, kegiatan di OPD masih belum jelas.
“Masih banyak kegiatan di OPD kita yang belum berjalan, padahal ini sudah memasuki pertengahan tahun. Seharusnya, proyek-proyek pembangunan jalan, sekolah, dan lainnya sudah memasuki proses lelang,” katanya.
Yan Yan juga menyebutkan bahwa minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di OPD menjadi alasan pekerjaan infrastruktur belum maksimal. Dia mempertanyakan tujuan dari perjalanan dinas OPD jika SDM terbatas.
“Saat berkoordinasi dengan OPD, mereka bilang SDM terbatas sehingga tidak bisa melakukan perjalanan dinas,” ujarnya.
Faktor lain yang disebut anggota DPRD dari Partai Gerindra ini adalah bertambahnya anggaran di perubahan, sementara anggaran murni belum terserap. Saat melakukan koordinasi dengan OPD, alasannya adalah penambahan anggaran di APBD Perubahan.
“Anggaran terlalu banyak ditambahkan di akhir sehingga tidak mampu terserap. Ini salah satu penyebab tertundanya pembangunan dan banyaknya SILPA karena anggaran turun selalu di akhir,” pungkasnya. (ADV/wal)
