WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Jimy, bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, tengah mencari solusi untuk merelokasi warga yang tinggal di pinggiran bantaran sungai. Hal ini disampaikan oleh Jimy, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kepada awak media.
“Itu yang mau kita carikan solusinya seperti apa. Supaya mereka yang bermukim di situ, di jalur hijau itu,” ujar Jimy, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur.
Jimy menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), batas bantaran sungai ditetapkan minimal sejauh 200 meter dari pinggir sungai ke arah daratan. “Batasnya itu sekitar kalau nggak salah 200 meter dari sungai. Berarti yang masuk di pinggir sungai itu nggak bisa. Kenapa? Karena di peraturan menteri itu dilarang untuk bermukim di bantaran sungai,” terangnya.
Dalam upaya merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, Pemkab Kutai Timur berencana mencarikan lahan baru. Jumlah rumah yang akan direlokasi mencapai 800 rumah. “Bisa direlokasi. Jadi ada lagi rencana pengadaan lahan baru untuk merelokasi warga itu. Karena jumlahnya itu banyak, 800an lebih,” tambah Jimy.
Jimy juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak akan memberikan ganti rugi kepada warga yang akan direlokasi, sesuai dengan aturan yang ada. “Karena nggak mungkin itu. Hanya direlokasi saja. Karena memang peraturan kan nggak boleh. Itu resikonya di situ tinggi. Karena rawan longsor dan sebagainya,” pungkasnya.
Relokasi ini dianggap penting mengingat risiko tinggi yang dihadapi warga yang tinggal di bantaran sungai, seperti ancaman longsor dan bencana lainnya. Pemerintah daerah berharap dengan merelokasi warga ke tempat yang lebih aman, mereka dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup masyarakat.
Upaya ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah mengenai kawasan DAS, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah dampak negatif dari pemukiman di area yang rawan bencana. Dengan dukungan dari DPRD dan Pemkab, diharapkan proses relokasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang terdampak. (*/adv)