WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur, Aran Jau, menyoroti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang dinilai masih kurang optimal dan sering terjadi Selisih Lebih Realisasi Penerimaan (SILPA).
“Penyerapan Anggaran (APBD) kita masih kurang optimal. Kepala daerah harus mengevaluasi para pejabat OPD yang tidak bisa melakukan penyerapan APBD dengan baik,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kutim, Selasa (21/05/2024).
Aran Jau menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, APBD Kutim mengalami peningkatan yang cukup besar. Namun, hal ini tidak sebanding dengan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau dilihat APBD kita (Kutim) cukup besar, tapi realitasnya, tahun kemarin dan tahun ini terjadi SILPA yang cukup besar. Artinya, penyerapan anggaran kita tidak maksimal, harusnya bisa dikelola sesuai program kerja bupati,” terangnya.
Ia menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya penyerapan APBD di OPD, salah satunya adalah lambatnya proses pengerjaan proyek. Seharusnya, proyek-proyek di OPD sudah berjalan, namun kenyataannya masih banyak proyek yang belum berjalan. “Seharusnya tahun kemarin masyarakat bisa menerima manfaatnya, seperti pembangunan jalan dan proyek lainnya. Dengan adanya SILPA ini, tentu sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Aran Jau menekankan perlunya ketegasan dari Bupati terhadap bawahannya untuk mempercepat penyerapan APBD Kutim. “Jangan sampai kita kembali mengalami SILPA lagi, karena itu akan sangat merugikan masyarakat yang tidak bisa menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah,” tutupnya. (ADV)
