WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Asti Mazar, memberikan penekanan pentingnya memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman surplus anggaran yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Asti Mazar menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang tidak optimal menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dalam dua tahun terakhir, kita mengalami surplus anggaran. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih belum optimal. Seharusnya, perencanaan dan pelaksanaan di OPD bisa dilakukan secara lebih maksimal untuk menghindari surplus anggaran,” kata Asti saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dilakukan dengan lebih efisien dan efektif agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap sesuai dengan rencana dan kebutuhan daerah.
Asti berharap agar APBD Kutai Timur tahun 2024 dapat dioptimalkan dengan baik oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD). “Salah satu penyebab surplus anggaran pada tahun 2023 adalah banyaknya pekerjaan yang belum selesai. Selain itu, faktor SDM di masing-masing PD juga perlu mendapat perhatian lebih,” tambahnya. Ia mengungkapkan bahwa seringkali proyek-proyek penting baru dimulai pada pertengahan tahun, seperti pada bulan Juni dan Agustus, padahal seharusnya sudah dimulai sejak awal Maret. Keterlambatan ini, menurutnya, dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan dan penyelesaian proyek.
Asti mengingatkan bahwa keterlambatan dalam memulai kegiatan pembangunan dapat menghambat hasil akhir proyek, terutama dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang tidak menentu. “Kekhawatiran kami adalah kegiatan pembangunan yang tidak maksimal di lapangan. Sebagai legislator, kami berfungsi melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Asti menekankan pentingnya kerja sama dan kerja keras dari masing-masing PD serta peningkatan kualitas SDM di setiap PD. Ia menilai, sering kali SDM menjadi alasan utama keterlambatan pelaksanaan kegiatan. “Dari sudut pandang saya, PD masih belum sepenuhnya siap menghadapi anggaran APBD yang besar. Misalnya, APBD Murni 2023 yang awalnya sekitar Rp5 triliun, meningkat menjadi Rp8 triliun dalam pembahasan APBD Perubahan, menunjukkan adanya surplus anggaran yang signifikan,” ungkapnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Asti Mazar berharap semua pihak dapat bekerja lebih keras dan efektif untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan seoptimal mungkin, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (Adv-WAL)
