WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) memberikan tanggapan kritis terhadap penjelasan pemerintah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Ke-27. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Bukit Pelangi, Sangatta, pada Jumat, 13 Juni 2024, mengusung agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Maswar Mansur, juru bicara Fraksi Golkar, menyampaikan beberapa catatan penting, dengan menekankan urgensi agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban segera dibahas. Menurutnya, ini sangat penting karena menyangkut prioritas program pembangunan infrastruktur yang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
“Infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat, karenanya harus segera dibahas agar menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan pihak pemerintah dapat segera melaksanakan pembangunan,” ujar Maswar.
Ia menambahkan bahwa Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan kegiatan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan, gedung, dan irigasi pertanian. Pengawasan yang komprehensif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, agar hasil akhir dari pembangunan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Maswar juga menyoroti proyek multi-years yang saat ini tengah berjalan. Ia menekankan perlunya percepatan penyelesaian proyek sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu melakukan pemetaan yang jelas terhadap masalah maupun kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan.
“Jika perencanaan dilakukan dengan baik dan pemetaan permasalahan dilakukan secara rinci, maka akan lebih mudah mempersiapkan solusi alternatif jika terjadi kendala di lapangan,” ungkapnya.
Maswar juga menyoroti besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang mencapai Rp18 triliun dan terdiri dari aset lancar, investasi, serta aset tetap. Menurutnya, aset sebesar ini seharusnya dikelola dengan baik dan dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(ADV/*)
