WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali tidak berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dalam rapat-rapat paripurna yang dianggap penting oleh DPRD.
Masalah ini mendorong DPRD Kutai Timur untuk mengambil langkah tegas dengan menyurati Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, guna meminta perhatian khusus dan solusi atas permasalahan tersebut.
Faizal Rahman, anggota Komisi DPRD Kutim, menyatakan bahwa ketidakhadiran para kepala dinas ini telah menjadi hambatan serius bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
“Kepala dinas yang sering tidak hadir dalam rapat-rapat penting di DPRD menjadi hambatan serius bagi kami untuk melakukan pengawasan yang efektif,” ujar Faizal Rahman di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Gedung DPRD Bukit Pelangi, Sangatta, pada Rabu, 26 Juni 2024.
Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, ketidakhadiran kepala dinas ini kerap disertai dengan berbagai alasan, seperti sakit atau urusan mendesak lainnya. Namun, kondisi ini menyebabkan DPRD kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap terkait program kerja dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Beberapa di antara mereka sering memberikan alasan sakit atau alasan lainnya, yang membuat kami kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap,” tambahnya.
DPRD Kutai Timur berharap, melalui surat yang telah dikirimkan kepada Bupati Ardiansyah, pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan kehadiran para kepala dinas dalam rapat-rapat penting di DPRD.
Kehadiran kepala dinas dinilai sangat penting untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi langsung terkait program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kutai Timur.
Selain itu, Faizal juga menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara DPRD dan OPD untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana.
“Kami berharap Bupati dapat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, karena kehadiran kepala dinas dalam rapat-rapat DPRD sangat penting untuk kelancaran dan efektivitas pengawasan serta pelaksanaan program pembangunan,” tutup Faizal Rahman (adv/ds)
