SANGATTA – Penerapan sistem zonasi sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 kembali menuai keluhan dari sejumlah orangtua calon siswa di Kutai Timur. Sistem yang diberlakukan sejak 2017 ini dianggap menyulitkan siswa untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan, terutama bagi mereka yang tinggal di perbatasan zonasi.
Banyak orangtua merasa sistem zonasi ini membatasi pilihan sekolah bagi anak-anak mereka. Salah satu orangtua mengungkapkan, “Kami khawatir anak kami tidak bisa masuk sekolah yang kami anggap lebih baik karena terhalang oleh zonasi.” Kekhawatiran ini bukan hanya terkait kualitas pendidikan, tetapi juga jarak antara rumah dan sekolah yang menjadi pertimbangan penting bagi orangtua.
Menanggapi keluhan tersebut, Yan, S.Pd., SD, Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur menyatakan bahwa pihaknya memahami kesulitan yang dialami oleh para orangtua dan calon siswa. “Kami mendengar dan memahami kekhawatiran masyarakat terkait sistem zonasi ini,” ujarnya.
Sebagai langkah responsif, Komisi D DPRD segera akan memanggil Dinas Pendidikan Kutim guna membahas masalah ini. “Kami akan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan mengenai implementasi sistem zonasi dan mencari solusi agar tidak ada calon siswa yang dirugikan,” tambahnya.
Komisi D, yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan, akan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil terkait PPDB. Ketua DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
Dinas Pendidikan Kutim diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci tentang pelaksanaan zonasi, serta mempertimbangkan opsi-opsi lain yang bisa diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kutai Timur mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengenyam pendidikan,” pungkasnya.
