SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan tidak dapat memberikan bantuan pupuk kepada petani sawit karena lahan yang mereka garap telah dikuasai oleh korporasi. Hal ini menimbulkan masalah serius terkait distribusi bantuan pupuk yang seharusnya ditujukan untuk mendukung produksi petani sawit di daerah tersebut.
Anggota DPRD Kutai Timur, Faisal Rachman, menjelaskan bahwa masalah ini muncul akibat kendala administratif yang terkait dengan status lahan. Menurutnya, banyak lahan yang dimiliki oleh petani sawit ternyata berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang sudah terlanjur dikuasai oleh korporasi. “Syaratnya terkendala karena sudah terlanjur dikuasai oleh korporasi,” ujar Faisal saat dikonfirmasi.
Ketika Kutai Timur baru berdiri pada tahun 1999, program agrobisnis dan agroindustri menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui sektor pertanian dan perkebunan. Namun, Faisal menilai bahwa fokus tersebut telah bergeser jauh dari tujuan awalnya.
“Sekarang, agrobisnis di Kutai Timur lebih banyak berfokus pada korporasi daripada masyarakat. Padahal, agribisnis itu seharusnya berbasis kepada masyarakat, bukan korporasi seperti yang terjadi sekarang ini di Kutim,” tegasnya.
Faisal juga menyayangkan bahwa lahan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat untuk pertanian kini lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar. Hal ini tidak hanya merugikan petani kecil tetapi juga menghambat program-program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.
Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah dalam upayanya untuk menyalurkan bantuan kepada petani sawit yang membutuhkan, terutama di tengah kebutuhan akan pupuk yang semakin mendesak. Faisal berharap agar pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengatasi kendala ini sehingga program bantuan dapat kembali berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (adv/wal)
